Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama Reshuffle Jelang Akhir Tahun yang Memuaskan Partai Politik...

Kompas.com - 28/12/2020, 08:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle pada Selasa (22/12/2020).

Reshuffle dilakukan setelah ada dua menterinya yang tersandung dugaan korupsi. Pengumuman itu digelar Jokowi di Istana Negara, Jakarta,

Total, ada enam menteri yang ditukar dan diganti Jokowi. Mereka dilantik presiden sehari setelah pengumuman, yaitu pada Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Deretan Menteri Triliuner di Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno Terkaya

Para menteri hasil perombakan kabinet tersebut yaitu, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama, serta Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Kemudian, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi, dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

Perombakan kabinet itu jelas disambut dengan sukacita oleh partai koalisi Jokowi. PDI-P dan Partai Gerindra, partai asal Juliari dan Edhy yang terjerat kasus korupsi, tetap mendapatkan jatah kursi menteri.

Baca juga: Enam Menteri Baru Jokowi, Tiga dari Partai Politik...

PDI-P puji Risma

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Risma, yang menjabat sebagai Mensos menggantikan Juliari, memiliki rekam jejak kerja yang gemilang.

Menurut Djarot, Risma telah membuktikan kinerjanya dalam melayani warga selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

"Ibu Risma telah terbukti dan teruji kinerjanya dalam melayani warga Surabaya sekaligus membangun sistem pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik (e-government) dengan sangat baik," kata Djarot, saat diwawancara, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II: Mestinya Bu Risma Mundur dari Jabatan Wali Kota Surabaya

Karena itu, ia berpendapat, Risma bakal menjadi sosok yang sangat baik untuk memimpin dan mengelola Kemensos.

Djarot menilai, Risma sebagai perempuan yang tangguh dan berani mengambil keputusan terbaik di saat-saat genting.

"Pengalamannya dengan berbagai penghargaan yang diterima pemerintah Surabaya tentunya menjadi modal yang sangat baik untuk memimpin dan mengelola Kemensos," ujar Djarot.

Baca juga: Risma Ditunjuk Jadi Mensos, PDI-P: Kerjanya Telah Terbukti dan Teruji

Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEV Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Optimisme Gerindra dan PKB

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut Sandiaga memiliki latar belakang yang relevan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ia yakin Sandi tahu persis apa yang harus dikerjakan untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air.

"Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini. Saya sampai merinding Pak Sandi menjadi Menparekraf, ini luar biasa," kata Habiburokhman, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Gerindra Yakin Sandiaga Bisa Bangkitkan Sektor Parekraf yang Terpuruk akibat Covid-19

Menurut dia, Sandiaga kerap berkunjung ke berbagai destinasi wisata Tanah Air sejak 2018, terutama saat Pilpres 2019.

Kebiasaan itu pun berlanjut hingga pilpres usai. Ia mengatakan bahwa Sandiaga sering menemui masyarakat di berbagai daerah.

Selain itu, ia menyebut Sandi juga dekat dengan para pelaku ekonomi kreatif dan industri digital.

"Beliau tahu sektor ini yang bisa menjadi trigger bangkitnya ekonomi Indonesia," ucapnya.

Kemudian, PKB yang mendapatkan kursi Menteri Agama menyatakan optimistis melihat perubahan di 2021 setelah melihat profil para menteri yang ditukar dan diganti Jokowi.

Baca juga: Reshuffle Bikin PKB Kian Yakin 2021 Jadi Tahun Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain itu, PKB juga mengklaim bahwa Lutfi yang menggantikan Agus sebagai Menteri Perdagangan sama-sama berasal dari PKB.

Ketua DPP PKB Faisol Riza pun berharap para menteri dari PKB dapat bekerja dan menjalankan mandat partai dengan baik.

"Sukseskan tanggung jawab yang sudah diberikan. Sukses kalian sukses PKB," ujar Faisol, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Ketua DPP PKB Sebut Mendag M Lutfi Juga Kader Partainya

Win-win solution

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi merupakan solusi yang tetap menguntungkan bagi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

Sebab, kedua partai tersebut tetap mendapatkan jatah kursi menteri meski kader sebelumnya, yaitu Juliari dan Edhy, terjerat kasus dugaan korupsi. Keduanya

"Ini reshuffle win-win solution. PDI-P dan Gerindra aman dan tak ada pengurangan jatah menteri," kata Adi, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Risma dan Sandiaga Jadi Menteri, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Win-win Solution

Menurut dia, Risma dan Sandi merupakan sosok andalan kedua partai. Ia berpendapat, Risma dan Sandiaga sengaja ditunjuk untuk menutupi "noda hitam" yang ditinggalkan Juliari dan Edhy.

"Kedua sosok ini (Risma dan Sandi) jagoan andalan kedua partai," ucapnya

Lebih dari itu, Adi menilai masuknya Sandi di Kabinet Indonesia Maju melengkapi upaya rekonsiliasi politik yang dilakukan Jokowi pasca Pilpres 2019.

Saat itu Jokowi dan Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak awal pemerintahan periode kedua Jokowi dimulai.

"Masuknya Sandi melengkapi rekonsiliasi politik sesungguhnya 'cebong-kampret'. Ini reshuffle yang mantap rekonsiliatif," ujar Adi.

Baca juga: Tunjuk Sandiaga hingga M Lutfi Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Tengah Upayakan Investasi

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio juga mengatakan komposisi menteri hasil perombakan Kabinet Indonesia Maju tidak banyak berubah.

Jatah kursi menteri bagi partai-partai koalisi Jokowi tetap, tidak ada yang berkurang.

Terkait penunjukkan Risma sebagai Mensos misalnya, Hendri menilai hal tersebut sekaligus memperlihatkan sikap PDI Perjuangan yang berkukuh menginginkan kadernya duduk di kursi tersebut.

"Tampaknya wujud kukuhnya PDI-P untuk tidak melepaskan kursi Mensos, sehingga Risma mendapatkan tugas di situ," kata Hendri, Rabu (23/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com