Kompas.com - 28/12/2020, 06:45 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEVPresiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya nama Sandiaga Uno ke dalam Kabinet Indonesia Maju menambah jajaran pengusaha yang kini menjadi pembantu Presiden Joko Widodo.

Nama Sandiaga kini bergabung bersama sejumlah pengusaha seperti Erick Thohir, Nadiem Makarim, atau Sakti Wahyu Trenggono di kabinet.

Akan tetapi, masuknya sejumlah pengusaha dalam kabinet dinilai tidak menjamin lunturnya potensi korupsi di tubuh pemerintahan. Sebab, ada dua hal yang menjadi pendorong perilaku koruptif pejabat negara.

Baca juga: Deretan Menteri Triliuner di Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno Terkaya

"Figur yang memang korup dan sistem yang membuka ruang terjadinya tindakan korupsi," ujar Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, dilansir dari Kontan.co.id, Minggu (27/12).

Meski demikian, Feri menyatakan bahwa dua faktor itu masih bisa diatasi dengan pencegahan. Salah satunya dengan pengecekan latar belakang korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah ini pernah dilakukan Joko Widodo pada awal pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Ketika itu, Jokowi-Kalla melibatkan KPK dalam pembentukan kabinet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, hal ini tak dilakukan Jokowi dalam penunjukan menteri saat ini. Oleh karena itu perbaikan sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi menjadi hal penting.

"Sayangnya sampai saat ini tidak terlihat ada sistem antikorupsi yang dibangun Jokowi untuk kementerian-kementeriannya," ucap Feri.

Baca juga: Tunjuk Sandiaga hingga M Lutfi Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Tengah Upayakan Investasi

Adapun, sudah ada dua menteri yang terjaring kasus korupsi di KPK saat kabinet Jokowi bersama Ma'ruf Amin berjalan sekitar satu tahun.

Dua orang itu adalah Juliari Batubara saat menjadi menteri sosial dan Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Juliari terjerat kasus korupsi bantuan sosial. Sedangkan, Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait korupsi benih lobster.

***
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pusako Unad: Menteri pengusaha tak jadi jaminan bebas korupsi" (Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Yudho Winarto)



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang Hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

Nasional
Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Diperiksa Polri Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Diperiksa Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

KPK: Hampir 20.000 Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Nasional
Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Legenda Bulu Tangkis RI Verawaty Fajrin

Nasional
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Dibawa ke Rutan Kejagung

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

DPR Gelar Rapat Paripurna, Salah Satu Agendanya Pengesahan Calon Anggota BPK

Nasional
Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Jokowi Minta PeduliLindungi Terkoneksi Aplikasi Lain di Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Ini Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat yang Masuk Katagori Level 3

Nasional
Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Ke Banten, Jokowi Akan Resmikan Pabrik Industri Baja hingga Tinjau Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Nasional
PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.