Masuknya Pengusaha ke Kabinet Dinilai Tak Jamin Pemerintahan Bebas Korupsi

Kompas.com - 28/12/2020, 06:45 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEVPresiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya nama Sandiaga Uno ke dalam Kabinet Indonesia Maju menambah jajaran pengusaha yang kini menjadi pembantu Presiden Joko Widodo.

Nama Sandiaga kini bergabung bersama sejumlah pengusaha seperti Erick Thohir, Nadiem Makarim, atau Sakti Wahyu Trenggono di kabinet.

Akan tetapi, masuknya sejumlah pengusaha dalam kabinet dinilai tidak menjamin lunturnya potensi korupsi di tubuh pemerintahan. Sebab, ada dua hal yang menjadi pendorong perilaku koruptif pejabat negara.

Baca juga: Deretan Menteri Triliuner di Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno Terkaya

"Figur yang memang korup dan sistem yang membuka ruang terjadinya tindakan korupsi," ujar Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, dilansir dari Kontan.co.id, Minggu (27/12).

Meski demikian, Feri menyatakan bahwa dua faktor itu masih bisa diatasi dengan pencegahan. Salah satunya dengan pengecekan latar belakang korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah ini pernah dilakukan Joko Widodo pada awal pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Ketika itu, Jokowi-Kalla melibatkan KPK dalam pembentukan kabinet.

Namun, hal ini tak dilakukan Jokowi dalam penunjukan menteri saat ini. Oleh karena itu perbaikan sistem yang berpotensi menimbulkan korupsi menjadi hal penting.

"Sayangnya sampai saat ini tidak terlihat ada sistem antikorupsi yang dibangun Jokowi untuk kementerian-kementeriannya," ucap Feri.

Baca juga: Tunjuk Sandiaga hingga M Lutfi Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Tengah Upayakan Investasi

Adapun, sudah ada dua menteri yang terjaring kasus korupsi di KPK saat kabinet Jokowi bersama Ma'ruf Amin berjalan sekitar satu tahun.

Dua orang itu adalah Juliari Batubara saat menjadi menteri sosial dan Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Juliari terjerat kasus korupsi bantuan sosial. Sedangkan, Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait korupsi benih lobster.

***
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Pusako Unad: Menteri pengusaha tak jadi jaminan bebas korupsi" (Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Yudho Winarto)



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X