Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Masih Utamakan Stabilitas Dukungan Politik

Kompas.com - 27/12/2020, 18:00 WIB
Presiden Joko Widodo (berdiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat kanan) mengumumkan enam orang calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEVPresiden Joko Widodo (berdiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat kanan) mengumumkan enam orang calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai Presiden Joko Widodo terlihat masih mengutamakan stabilitas dukungan partai politik dalam menentukan pembantu-pembantunya di Kabinet.

Hal itu, menurut Djayadi, terlihat dari pemilihan Menteri yang tidak mengurangi jatah dari partai politik.

“Presiden tampaknya menganggap bahwa stabilitas dukungan politik itu menjadi sangat penting dan itu dilakukan dengan cara tidak mengurangi jatah dari partai politik,” kata Djayadi Hanan dalam diskusi virtual, Minggu (27/12/2020).

“PKB yang menteri diambil dari Kementerian Perdagangan diberi pos Menteri Agama yang sekaligus juga memberi akomodasi kepada NU,” ucap Djayadi.

Baca juga: Reshuffle Bikin PKB Kian Yakin 2021 Jadi Tahun Pemulihan Ekonomi Nasional

Kendati demikian, menurut Djayadim tentu ada  tujuan-tujuan selain mempertimbangkan stabilitas partai politik.

Misalnya, kata dia, yakni memperbaiki ekonomi nasional dengan pemilihan empat dari enam menteri baru yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun empat dari enam Menteri yang dimaksud Djayani yakni, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perdagangan M Lutfi.

“Ini menyiratkan kesan bahwa memang presiden betul-betul menekankan kesan baik kepada kabinet maupun kepada publik bahwa ke depan itu fokus di bidang pemulihan ekonomi,” ucap Djayadi.

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Keseriusan Presiden Joko Widodo memperbaiki ekonomi, menurut Djayadi, terlihat jelas bahkan dalam memilih Menteri Kesehatan yang diberikan kepada orang berlatar belakang ekonomi dan bisnis atau seorang bankir yakni Budi Gunadi Sadikin.

Sebab, Djayani menilai, untuk memperbaiki ekonomi yang harus dilakukan adalah penanganan pandemi dengan memilihan orang yang tepat dan memiliki peran kuat dalam hal manajerial.

“Peran yang harus diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi itu memerlukan pera-peran yang sangat kuat, peran memimpin terutama untuk tugas-tugas misalnya keberhasilan vaksinasi,” kata Djayadi.

Baca juga: Rupiah Berhasil Bangkit, Respons Positif Reshuffle Kabinet?

“Karena tanpa kepemimpinan dan manajerial skill yang kuat dari Kementerian Kesehatan vaksinasi itu yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan itu akan sulit berlangsung,” ucap dia.

Dipilihnya Budi Gunadi Sadikin, menurut Djayadi, dianggap tepat karena memiliki kemampuan manajerial dan leadership skill yang memadai.

Sehingga, kata Djayadi, nantinya bukan hanya mampu mengambil peran memimpin untuk untuk penanganan pandemi, tapi juga bisa melakukan fungsi koordinasi dan integrasi dengan terutama adalah bidang-bidang ekonomi.

"Yang memang menjadi fokus utama dari pemerintahan ke depan atau kabinet kedepan,” tutur Djayadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X