Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Staf Kedubes Jerman Datangi FPI, Pengamat Sarankan Pemerintah Protes Diplomatik

Kompas.com - 27/12/2020, 13:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap Pemerintah Jerman untuk merespons datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Protes diplomatik harus dilakukan. Apakah ada tindakan berikutnya atau tidak, nah itu terserah sama pemerintah. Dikalkulasi untung dan ruginya seperti apa," kata Hikmahanto dalam sebuah diskusi daring, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Komisi I DPR Sebut Orang Asing yang Sambangi FPI Pegawai Intelijen Jerman

Menurut Hikmahanto, protes diplomatik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Indonesia.

Ia menilai, pemanggilan dan klarifikasi yang disampaikan Duta Besar Jerman belum cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sebab, bisa jadi, datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI merupakan tindakan mata-mata atau tindakan yang memuat kepentingan-kepentingan negara lainnya.

Hikmahanto memahami bahwa staf Kedutaan Besar Jerman itu kini sudah dipulangkan ke negara asalnya. 

Namun, jika kedatangannya ke markas FPI beberapa waktu lalu adalah untuk memata-matai, bisa jadi "kaki-tangannya" masih ada di Tanah Air.

"Jangan kemudian mereka bermain lalu salah satu pihak yang diuntungkan di Indonesia itu kemudian bergantung pada mereka, padahal kita tidak tahu cerita besarnya seperti apa. Ini berbahaya," ujar dia.

Baca juga: Habiburokhman Ingatkan FPI Waspada agar Tak Ditunggangi Pihak Asing

Hikmahanto menyebut, protes diplomatik pernah ditempuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, SBY marah karena mengetahui Pemerintah Australia menyadap para pejabat Tanah Air. 

Pemerintah pun memutuskan untuk membekukan hubungan dengan Australia selama beberapa waktu lamanya.

Upaya-upaya ini, kata Hikmahanto, mungkin dilakukan Pwmerintah Indonesia terhadap Jerman jika terbukti ada tujuan memata-matai.

"Kita tidak ingin bahwa hal ini terulang kembali yang dilakukan oleh kedutaan besar Jerman. Jangan kemudian mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari permasalahan ini," kata dia.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Jerman mengklarifikasi kedatangan salah seorang stafnya ke markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam keterangan tertulis dari Kedubes Jerman, pihaknya menyatakan penyesalan atas kesan yang ditimbulkan dari kunjungan staf mereka ke markas FPI.

"Kedutaan Besar Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia kami. Kami menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apa pun di balik kunjungan tersebut," demikian keterangan tertulis Kedubes Jerman yang Kompas.com lansir dari situs Deutsche Welle, Senin (212/12/2020).

Baca juga: Dalami Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM Gali Keterangan Personel Polda Metro

Kedubes Jerman mengatakan, mereka senantiasa menjalin komunikasi dengan otoritas Indonesia. Mereka juga akan memberikan klarifikasi yang dapat dipahami pihak Indonesia.

"Kami tetap teguh berada di sisi mitra-mitra Indonesia kami," demikian lanjut keterangan tertulis tersebut.

Adapun, pada Minggu (20/12/2020), Kementerian Luar negeri (Kemenlu) telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan Staf Kedutaan Jerman di Jakarta yang mendatangi markas FPI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com