Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Staf Kedubes Jerman Datangi FPI, Pengamat Sarankan Pemerintah Protes Diplomatik

Kompas.com - 27/12/2020, 13:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyarankan Pemerintah Indonesia melakukan protes diplomatik terhadap Pemerintah Jerman untuk merespons datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Protes diplomatik harus dilakukan. Apakah ada tindakan berikutnya atau tidak, nah itu terserah sama pemerintah. Dikalkulasi untung dan ruginya seperti apa," kata Hikmahanto dalam sebuah diskusi daring, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Komisi I DPR Sebut Orang Asing yang Sambangi FPI Pegawai Intelijen Jerman

Menurut Hikmahanto, protes diplomatik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Indonesia.

Ia menilai, pemanggilan dan klarifikasi yang disampaikan Duta Besar Jerman belum cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sebab, bisa jadi, datangnya salah seorang staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI merupakan tindakan mata-mata atau tindakan yang memuat kepentingan-kepentingan negara lainnya.

Hikmahanto memahami bahwa staf Kedutaan Besar Jerman itu kini sudah dipulangkan ke negara asalnya. 

Namun, jika kedatangannya ke markas FPI beberapa waktu lalu adalah untuk memata-matai, bisa jadi "kaki-tangannya" masih ada di Tanah Air.

"Jangan kemudian mereka bermain lalu salah satu pihak yang diuntungkan di Indonesia itu kemudian bergantung pada mereka, padahal kita tidak tahu cerita besarnya seperti apa. Ini berbahaya," ujar dia.

Baca juga: Habiburokhman Ingatkan FPI Waspada agar Tak Ditunggangi Pihak Asing

Hikmahanto menyebut, protes diplomatik pernah ditempuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, SBY marah karena mengetahui Pemerintah Australia menyadap para pejabat Tanah Air. 

Pemerintah pun memutuskan untuk membekukan hubungan dengan Australia selama beberapa waktu lamanya.

Upaya-upaya ini, kata Hikmahanto, mungkin dilakukan Pwmerintah Indonesia terhadap Jerman jika terbukti ada tujuan memata-matai.

"Kita tidak ingin bahwa hal ini terulang kembali yang dilakukan oleh kedutaan besar Jerman. Jangan kemudian mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari permasalahan ini," kata dia.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Jerman mengklarifikasi kedatangan salah seorang stafnya ke markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam keterangan tertulis dari Kedubes Jerman, pihaknya menyatakan penyesalan atas kesan yang ditimbulkan dari kunjungan staf mereka ke markas FPI.

"Kedutaan Besar Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia kami. Kami menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apa pun di balik kunjungan tersebut," demikian keterangan tertulis Kedubes Jerman yang Kompas.com lansir dari situs Deutsche Welle, Senin (212/12/2020).

Baca juga: Dalami Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM Gali Keterangan Personel Polda Metro

Kedubes Jerman mengatakan, mereka senantiasa menjalin komunikasi dengan otoritas Indonesia. Mereka juga akan memberikan klarifikasi yang dapat dipahami pihak Indonesia.

"Kami tetap teguh berada di sisi mitra-mitra Indonesia kami," demikian lanjut keterangan tertulis tersebut.

Adapun, pada Minggu (20/12/2020), Kementerian Luar negeri (Kemenlu) telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan Staf Kedutaan Jerman di Jakarta yang mendatangi markas FPI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com