Tumpukan PR Firli Bahuri dkk: Tangkap Harun Masiku hingga Pulihkan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 26/12/2020, 13:22 WIB
Presiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar,  Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu tahun sudah berlalu sejak Firli Bahuri dan kawan-kawan memulai kiprahnya sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Selama satu tahun, boleh jadi beberapa hal yang patut diapresiasi dari kiprah Firli dkk memimpin KPK.

Misalnya, ketika KPK menangkap dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai sejumlah pihak menunjukkan KPK masih "bernapas" setelah dilemahkan lewat revisi UU KPK.

Baca juga: Satu Tahun Revisi UU KPK, Menanti Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi...

Kendati demikian, satu tahun kepemimpinan Firli juga dinilai meninggalkan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Menangkap Harun Masiku

Harun Masiku boleh jadi merupakan orang yang paling dicari-cari saat ini. Eks caleg PDI-P tersebut adalah tersangka suap terkait pergantian antarwaktu yang menyeret eks komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Keberadaannya terakhir diketahui pada Selasa (7/2/2020) di Bandara Soekarno-Hatta saat ia baru tiba dari luar negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keesokan harinya, KPK melakukan operasi tangkap tangan tetapi Harun tidak ikut diringkus.

Baca juga: Buron KPK di Era Firli: Nurhadi Ditangkap, Harun Masiku Masih Misteri

Harun kemudian masuk dalam daftar pencarian orang pada 17 Januari 2020 dan keberadaannya tidak diketahui hingga kini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, kegagalan KPK meringkur Harun telah mengubah KPK menjadi lembaga yang tak disegani.

"Kegagalan KPK dalam meringkus Harun Masiku merupakan bukti ketidakmampuan Firli Bahuri memimpin lembaga anti rasuah tersebut. Sekaligus telah mengubah KPK menjadi lembaga yang tidak lagi disegani oleh para pelaku kejahatan," kata Kurnia, Kamis (12/11/2020)

Kurnia pun berpendapat, KPK bukannya tidak mampu menangkap Harun tetapi tidak mau karena KPK sebelumnya dapat menangkap para buron dengan cepat.

"Ambil contoh pada M Nazarudin, yang mana dalam kurun waktu 77 hari, KPK dapat meringkus yang bersangkutan di Kolombia," ujar dia.

Baca juga: Harun Masiku 300 Hari Buron, ICW: KPK Tak Lagi Disegani

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman menambahkan, KPK tidak hanya harus menangkap Harun tetapi juga mengusut kasus Harun secara lebih dalam.

Menurut Zaenur, hal itu akan menjawab keraguan publik akan KPK yang dianggap tidak lagi independen dan dapat diintervensi.

"Dugaan keterlibatan dari orang-orang lain yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada Harun Masiku, orang lain itu diduga berasal dari kalangan partai politik," kata dia.

Baca juga: Minta KPK Awasi Kebijakan di Tengah Pandemi, Mahfud: Kalau Perlu Menterinya Ditangkap

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X