Kompas.com - 26/12/2020, 11:39 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pandemi Covid-19 setidaknya masih bakal menjadi ancaman besar hingga beberapa bulan pertama pada 2021.

Karena itu, Mahfud mengatakan penanganan pandemi Covid-19 tetap menjadi program utama pemerintah pada tahun depan.

"Itu tetap menjadi program utama pemerintah sebenarnya. Sekurang-kurangnya kuartal pertama tahun 2021 itu kita masih akan soal Covid-19, karena masih dianggap sebagai masalah yang sangat mengancam," ujar Mahfud dalam wawancara khusus bersama Kompas, dikutip Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat dan program daerah harus sinkron untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19. Secara khusus, strategi sinkronisasi program itu akan ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: UPDATE 26 Desember: 2.433 WNI Terjangkit Covid-19 di Luar Negeri

Namun, Mahfud mengatakan nantinya para kepala daerah yang baru dilantik akan dikumpulkan untuk diberikan arahan soal masalah yang dihadapi pemerintah pusat saat ini.

"Kami kumpulkan berdasarkan kelompok daerah, kadang kala dibawa ke Jakarta, kami beri tahu lah. Problem kita pada tahun 2021 itu kan sebenarnya masih Covid-19," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahfud pun yakin para kepala daerah hasil Pilkada 2020 bisa cepat menyesuaikan diri,  sehingga bisa segera bekerja.

Apalagi, menurutnya, protokol kesehatan berupa 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) akhirnya bisa jadi budaya setelah ada pilkada.

"Umumnya mereka itu bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai pemda baru, biasanya tidak terlalu lama gamangnya. Kan sudah ada program, anggaran, dan pengawasnya," ujarnya.

Ke depan, kampanye protokol kesehatan memang yang ingin diutamakan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat.

Baca juga: Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Jakarta Sudah Ditambah, tapi Keterisian Masih Tinggi

Mahfud mengatakan, pembangunan ekonomi tak bisa dilakukan jika krisis kesehatan tak tertangani.

"Karena kami mau membangun ekonomi, kalau tidak sehat juga tidak bisa. Kalau Perpres Nomor 82/2020 itu kan memang visi protokol kesehatan, pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional itu harus sejalan," kata Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.