Minta KPK Awasi Kebijakan di Tengah Pandemi, Mahfud: Kalau Perlu Menterinya Ditangkap

Kompas.com - 26/12/2020, 09:41 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan selalu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengawasi kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo pun telah memberikan lampu hijau kepada KPK untuk menindak orang yang melakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19.

"Kami meminta KPK mengawasi, tetapi jangan dicari-cari salahnya. Ambil yang besar-besar, kalau perlu menterinya ditangkap tangan," kata Mahfud dikutip dari Kompas.id, Sabtu (26/12/2020).

"Bukan hanya itu, kepala daerah, DPRD kan terus digarap oleh KPK. Kami tidak menghalangi mereka melakukan itu," ujar Mahfud lagi.

Baca juga: Kinerja Penindakan KPK Era Firli Dinilai Merosot: Minim OTT, Kasus Besar Tak Tersentuh

Mahfud menuturkan, pemerintah memintah KPK mengawasi kebijakan pemerintah yang bekerja dengan prosedur tidak normal di tengah pandemi.

Prosedur tidak normal yang dimaksud Mahfud adalah kondisi di mana kebijakan harus keluar secara cepat untuk menyelamatkan masyarakat dari serangan Covid-19.

Pasalnya, korupsi di tengah pandemi Covid-19 menjadi salah satu paradoks akibat pandemi tersebut.

"Kami mencatat juga paradoks akibat pandemi Covid-19. Apakah itu membangun soliditas masyarakat atau justru menciptakan segregasi? Negara harus kuat, tetapi banyak korupsi," kata Mahfud.

Baca juga: KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Baru Sampaikan LHKPN

Oleh karena itu, menurut Mahfud, penegakan hukum secara benar harus dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Mahfud menambahkan, pemerintah juga akan terus menguatkan KPK, kendati Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK hasil revisi dinilai oleh sejumlah pihak telah melemahkan lembaga antirasuah.

Salah satu contohnya, pemerintah telah membuat Perpres Nomor 102 Tahun 2020 agar KPK bisa melakukan supervisi kasus yang sedang ditangani kejaksaan dan kepolisian.

"Ini cara kami memperkuat KPK di tengah-tengah fakta kenyataan bahwa KPK sudah punya UU baru. Kami tidak boleh putus asa dengan yang baru. Mari cari pintu untuk menguatkan," ujar Mahfud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Nasional
Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Nasional
Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Nasional
UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

Nasional
UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

Nasional
UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X