Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 Kabupaten/Kota Zona Oranye Covid-19, Pemda dan Masyarakat Diminta Serius Cegah Penularan Virus

Kompas.com - 24/12/2020, 21:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, terdapat 28 kabupaten/kota di Indonesia yang berada di zona oranye dengan skor mendekati zona merah.

"Perlu diketahui bahwa dapat diidentifikasi 28 kabupaten/kota di zona oranye skornya mendekati zona merah, dan zona kuning," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB, Kamis (24/12/2020).

Wiku menjelaskan, zona merah memiliki standar skor yaitu di bawah 1,81. Sementara, zona oranye memiliki skor antara 1,81-2,4.

Wiku memaparkan, kabupaten/kota yang berada di zona oranye dengan skor 1,81 atau paling mendekati zona merah adalah Minahasa Selatan (Sulawesi Utara) Sumba Tengah (NTT), Banyumas (Jawa Tengah) dan Kota Bekasi (Jawa Barat).

Kemudian, kabupaten/kota di zona oranye dengan skor 1,82-1,84 adalah Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Barito Timur (Kalimantan Tengah), Bekasi (Jawa Barat), Jakarta (DKI Jakarta) dan Kota Palembang (Sumatera Selatan).

Baca juga: Khawatir Lonjakan Kasus, Airin Berencana Tambah 20 Tempat Tidur di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Menyusul, Jepara (Jawa Tengah) ,Bandung (Jawa Barat), Mukomuko (Bengkulu) dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Adapun kabupaten/kita di zona oranye dengan skor 1,85-1,9 adalah Kapuas (Kalimantan Tengah), Kota Kediri (Jawa Timur), Karanganyar (Jawa Tengah) dan Pati (Jawa Tengah)

Grobagan (Jawa Tengah), Bengkulu Utara (Bengkulu), Pamekasan (Jawa Timur), Gowa (Sulawesi Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung) dan Lampung Selatan (Lampung).

Terakhir, Mimika (Papua), Ngawi (Jawa Timur) , Lamongan (Jawa Timur), Magelang (Jawa Tengah) dan Pekalongan (Jawa Tengah).

Berdasarkan data tersebut, Wiku meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk serius mencegah penularan Covid-19 agar daerah-daerah di zona oranye tidak bergeser ke zona merah.

"Apabila pindah ke zona merah, maka masyarakat dan pemerintah daerah belum mampu menjaga daerahnya dan belajar dari situasi ini," ujar Wiku.

Baca juga: Satgas Serahkan Soal Sanksi ke Pemda Jika Ada Warga yang Enggan Divaksin Covid-19

Lebih lanjut, Wiku menekankan, zona merah menandakan semakin banyak masyarakat yang tertular Covid-19 dan terancam keselamatannya.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan penerapan protokol kesehatan.

"Lakukan pengendalian dan pengawasan implementasi protokol kesehatan di seluruh lapisan masyarakat agar laju penularan dapat segera ditekan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com