Walhi Desak Menteri KP Wahyu Trenggono Tarik Kebijakan Ekspor Bibit Lobster

Kompas.com - 24/12/2020, 14:04 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan usai dilantik jadi menteri, Rabu (23/12/2020). KOMPAS.com/Fika Nurul UlyaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan usai dilantik jadi menteri, Rabu (23/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menarik kebijakan pendahulunya Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster.

"Hal pertama yang harus dilakukan adalah membatalkan kebijakan ekspor bibit lobster. Kebijakan itulah asal mula hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujar Direktur Eksekutif WAalhi Bali, I Made Juli Untung Pratama dalam keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020).

Selain perkara ekspor benih lobster, Juli juga menyebut terdapat pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dilakukan Trenggono.

Baca juga: Menteri KP Sakti W Trenggono Punya Tanah dan Bangunan Rp 54 Miliar

Misalnya, mengintervensi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bali tahun 2020-2040.

Aturan ini mengakomodasi sejumlah proyek besar yang dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup.

Proyek itu antara lain tambang pasir laut di pesisir Kuta seluas 938,34 hektar dan Sawangan seluas 359,53 hektar.

Kemudian rencana perluasan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi seluas 1.377,52 hektar dan rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 151,28 hektar.

Baca juga: Resmi Jadi Menteri KP, Wahyu Trenggono: Harus Banyak Belajar tentang Laut

"Walhi mengecam keras tiga proyek yang merusak lingkungan tersebut," tegas Juli.

Sementara itu, Koordinator Kampanye Walhi, Edo Rakhman menyebut, selain persoalan aturan tersebut, Trenggono juga harus mengambil langkah atas derasnya penolakan warga terhadap aktivitas tambang pasir.

"Contohnya di Kodingareng, Sulawesi Selatan, terlepas izin dan legalitas perizinan tambang, tapi Wahyu Sakti Trenggono sebagai menteri harus peka terhadap suara penolakan rakyat," tegas dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X