MUI Dorong Pemerintah Tetap Tegas Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kompas.com - 24/12/2020, 12:03 WIB
Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI) mui.or.idLogo Majelis Ulama Indonesia (MUI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah Indonesia tetap tegas untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Hal tersebut merupakan salah satu isi tausyiah akhir tahun MUI yang digelar Rabu (24/12/2020).

Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar mengatakan, saat ini desakan agar pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel kencang disuarakan onegara tertentu.

Mereka juga mengiming-imingi imbalan masuknya investasi ekonomi ke Indonesia.

Baca juga: AS Janjikan Bantuan Rp 28 Triliun jika Indonesia Buka Hubungan dengan Israel

"Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang posisi Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya," ujar Miftachul dikutip dari siaran pers, Rabu (24/12/2020).

Miftachul mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang tidak bergeming dengan desakan membuka hubungan diplomatik tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Miftachul, Indonesia juga tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945.

"Namun ada beberapa pejabat pemerintah yang terus berupaya agar hal tersebut bisa terwujud," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong agar pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah juga menegaskan bahwa Indonesia tetap tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS Diberi Sanksi Setiap Bulan

Nasional
Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Ini 10 Manfaat Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Mendikbudristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, bukan Sebaliknya

Nasional
Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Jokowi Dulu Tegas soal TWK KPK, Kini Dinilai Mulai Lepas Tangan...

Nasional
Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Jokowi Minta Masalah Pegawai KPK Tak Ditarik ke Dirinya, Pusako: Jokowi Tak Paham Konsep Ketatanegaraan

Nasional
Heboh Pengakuan Krisdayanti, Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Heboh Pengakuan Krisdayanti, Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.