Kasus Juliari, KPK Dalami Proses Pemilihan Vendor Penyalur Bansos

Kompas.com - 23/12/2020, 21:08 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali mendalami proses pemilihan vendor penyalur bantuan sosial Kementerian Sosial untuk wilayah Jabodetabek.

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 Robin Saputra sebagai saksi kasus dugaan suap terkait bansos Covid-19, Rabu (23/12/2020)

"Robin Saputra didalami keterangannya terkait dengan pemilihan vendor (kontraktor) yang akan menyalurkan paket Bansos Kemensos di Jabodetabek Tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Selain Robin, penyidik juga memeriksa dua saksi lain dalam kasus ini yaitu Direktur Keuangan PT Mandala Hamonangan Sude Rajif Amin dan seorang pihak swasta bernama Indah Budi Safitri.

"Kedua saksi tersebut didalami keterangannya terkait dengan proses pengadaan untuk mengikuti tender dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran Bansos yang telah didistribusikan," ujar Ali.

Baca juga: Bantah Terlibat Korupsi Bansos, Gibran Akui Kenal Juliari, tapi...

Proses penentuan vendor penyaluran bansos Covid-19 sebelumnya juga telah didalami penyidik saat memeriksa Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin, Senin (21/12/2020).

Saat itu, penyidik mendalami keterangan Pepen terkait tahapan dan proses dilakukannya penunjukan langsung para vendor yang menyalurkan bansos.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Dalam kasus tersebut, Juliari diduga telah menunjuk Matheus dan Adi sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan penunjukkan langsung para rekanan.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Pribadi dan Rumah Dinas Mensos Juliari Batubara

Diduga terdapat fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000.

Dari fee tersebut, Juliari diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X