Membangunan Budaya Solidaritas di Era Virtual

Kompas.com - 23/12/2020, 21:08 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

KAMUS Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan istilah "solidaritas" sebagai sifat (perasaan) solider; sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); dan, perasaan setia kawan. Dengan demikian, istilah "solidaritas" mengacu pada persatuan kepentingan, tujuan atau simpati di antara anggota kelompok (masyarakat).

Dalam Deklarasi Milenium, 8 September 2000, para pemimpin dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat bahwa solidaritas adalah nilai yang penting bagi hubungan internasional di abad ke-21.

Mengingat globalisasi dan ketidaksetaraan yang semakin meningkat, PBB menyadari bahwa solidaritas dan kerja sama internasional yang kuat diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, yaitu antara lain mewujudkan perdamaian, keamanan dan perlucutan senjata; memajukan pembangunan ekonomi dan melakukan pengentasan kemiskinan; melindungi lingkungan hidup; melindungi Hak Asasi Manusia (HAM); mengembangkan demokrasi dan pemerintahan yang baik; dan melindungi kaum rentan.

Baca juga: Menko PMK: Covid-19 Jadi Momentum Rekonstruksi Kesadaran Solidaritas Nasional Milenial

Pada 22 Desember 2005, Majelis Umum PBB mengumumkan bahwa Hari Solidaritas Internasional akan berlangsung pada 20 Desember setiap tahun.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memajukan agenda pembangunan internasional dan mempromosikan pemahaman global tentang nilai solidaritas manusia.

Majelis merasa bahwa promosi budaya solidaritas dan semangat berbagi penting dalam memerangi kemiskinan dan ketakdilan sosial.

Hari Kesetiakawanan Nasional

Jauh sebelum PBB menetapkan 20 Desember sebagai hari solidaritas internasional, bangsa Indonesia sudah menetapkan tanggal yang sama sebagai hari kesetiawakanan nasional (HKSN). HKSN bemula dari usaha bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada 1945 hingga 1948.

Pada Juli 1949, Kementrian Sosial yang berkedudukan di Yogyakarta, ibukota Indonesia menyadari bahwa harus ada pemulihan sosial masyarakat Indonesia. Pasalnya, agresi Belanda dengan politik devide et impera-nya (1946 hingga 1948), telah membuat bangsa Indonesia cenderung berjuang secara sporadis.

Bahkan beberapa daerah memberontak dan mendeklarasikan negara sendiri sehingga negara kesatuan Republik Indonesia berada di ambang keruntuhan.

Aksi agresi Belanda dan pemberontakan menimbulkan trauma sosial yang mendalam di hati masyarakat Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

Nasional
Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X