Arsul Nilai Penunjukan Eddy Hiariej Merupakan Upaya Pemerintahan Tingkatkan Fokus Legislasi

Kompas.com - 23/12/2020, 19:11 WIB
Saksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSaksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai, kehadiran Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej di Kabinet Indonesia Maju adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan fokus legislasi.

Politikus PPP itu menyampaikan hal tersebut menanggapi dilantiknya Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy OS Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/12/2020).

"Diadakannya pos wamenkumham ini, saya lihat sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan fokus legislasi kita baik berupa UU atau peraturan di bawahnya," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).

Arsul juga menyingung Eddy yang sebelumnya sering mengkritik kebijakan pemerintah, terutama dalam hal peraturan perundangan-undangan.

Oleh karenanya, menurut Arsul, ia kini memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan pandangannya dalam realitas pemerintahan.

"Bagi yang bersangkutan seperti Mas Eddy Hiariej, ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu, sudut pandang dan pendapatnya dalam realitas pemerintahan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Tunjuk Edward Hiariej sebagai Wakil Menkumham

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, ada banyak RUU yang bisa dikawal secara substansi dengan hadirnya wamenkumham dari kalangan akademisi.

Beberapa RUU itu, kata Arsul, adalah RKUHP, RUU Perampasan Aset dan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"RKUHP bisa disempurnakan sebelum disahkan jadi UU, kemudian untuk RKUHAP, maka ada pejabat pemerintah dalam level tinggi yang punya ilmu di bidang hukum acara, maka ada yang mengawal secara substansi dari sisi pemerintahannya," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik lima wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan kelima wakil menteri dituangkan melalui Keputusan Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selain Eddy, empat orang wakil menteri lain yang dilantik yakni, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Qolbi, dan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansyuri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.