Jelang Libur Panjang, Satgas: Indonesia Masih dalam Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 23/12/2020, 17:26 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Darmadi mengingatkan, sampai saat ini Indonesia masih berada di tengah pandemi Covid-19. Kasus Covid-19 di Tanah masih naik.  

"Saya kadang-kadang saya di Satgas, melihat ini sudah ramai sekali ini seolah-olah ini sudah berakhir itu yang harus dipahami bahwa kita masi dalam masa pandemi," kata Sonny di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: UPDATE 23 Desember: Ada 106.528 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sonny mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 juga terlihat dari persentase positivity rate yang mencapai 18 persen.

Oleh karena itu, ia mengingatkan, kenaikan kasus Covid-19 harus menjadi alarm bagi masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan.

Sonny menyebut, kenaikan kasus Covid-19 merupakan dampak dari adanya masa libur panjang.

Kata dia, hampir setiap selesai libur panjang angka kasus Covid-19 di Indonesia selalu mengalami kenaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka dari itu, Sonny berharap saat libur panjang Hari Raya Natal dan tahun baru masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kasus selama libur panjang kemarin. pada bulan Mei ketika libur Idul Fitri itu dua minggu setelah libur Idul Fitri kasus itu naik sekitar 69 sampai 93 persen," ujar dia. 

"Lalu kemudian liburan Agustus HUT RI itu kasus naik setelah dua minggu kira-kira 58 sampai 118 persen," ucap dia.

Baca juga: Dirawat 3 Hari, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban Meninggal Positif Covid-19

Adapun Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur soal protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito menuturkan, aturan itu dikeluarkan berkaca dari liburan sebelumnya yang selalu memicu peningkatan jumlah kasus Covid-19.

“Oleh karena itu sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Semua diatur dalam surat edaran terbaru ini,” kata Wiku dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020).

Surat yang berlaku selama 19 Desember 2020-8 Januari 2021, berisi sejumlah kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Daftar Zona Merah Covid-19 Indonesia Data 20 Juni 2021, DKI Jakarta Termasuk

Nasional
Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Politikus PPP Minta Hukuman Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Diperberat

Nasional
Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda Diskriminatif Dicabut

Nasional
Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Anggota DPR: Polisi Pemerkosa Remaja Harus Dihukum Berat, Proses Peradilan Mesti Terbuka

Nasional
Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Hal yang Meringankan Dirut RS Ummi, Profesinya Dibutuhkan di Masa Pandemi

Nasional
Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

Nasional
Divonis 1 Tahun Penjara, Dirut RS Ummi Andi Tatat Ajukan Banding

Divonis 1 Tahun Penjara, Dirut RS Ummi Andi Tatat Ajukan Banding

Nasional
Dirut RS Ummi Divonis 1 Tahun Penjara,  Ini Pertimbangan Hakim

Dirut RS Ummi Divonis 1 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim

Nasional
Kemen PPPA Minta Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Mapolsek Dihukum Berat

Kemen PPPA Minta Oknum Polisi Pemerkosa Anak di Mapolsek Dihukum Berat

Nasional
KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan

KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X