Kompas.com - 23/12/2020, 16:37 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 131 permohonan sengketa hasil Pilkada 2020.

Hal itu ia katakan berdasarkan hasil pemantauan KPU di laman resmi www.mkri.id hingga 23 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.

"Ada 131 permohonan," kata Hasyim pada wartawan, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Hingga 22 Desember, MK Terima 123 Permohonan Sengketa Pilkada 2020

Adapun 131 permohonan itu terdiri dari tiga permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur.

Lalu, 14 permohonan sengketa hasil pemilihan wali kota dan 114 sengketa hasil pemilihan bupati.

Sebelumnya, Hasyim mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada 2020.

Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) sebagai bentuk persiapan.

"Rakor dilaksanakan secara internal dan eksternal, rakor internal KPU dengan KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota penyelenggara pilkada dan Rakor eksternal KPU dengan MK," kata Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12/2020).

Adapun bintek dilaksanakan secara internal dan eksternal bintek internal dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU provinsi, kabupaten atau kota penyelenggara pilkada.

Baca juga: Denny Indrayana Galang Dana Sengketa Pilkada, Kapolda Kalsel: Jangan Libatkan Masyarakat

Sementara itu, bintek eksternal oleh MK dengan peserta KPU provinsi, kabupaten/kota penyelenggara pilkada. Pelaksanaan rakor dan bintek dilaksanakan secara daring dan luring.

"Materi rakor dan bintek meliputi Hukum acara PHPU di MK, strategi advokasi dalam PHPU di MK, metode persidangan dan pembuktian secara daring dan luring," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 4.234 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Bulgaria

UPDATE: Total 4.234 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Bulgaria

Nasional
Kasus Sembuh Covid-19 Turun, Satgas Sebut Bukan Berarti Penanganan Pasien Menurun

Kasus Sembuh Covid-19 Turun, Satgas Sebut Bukan Berarti Penanganan Pasien Menurun

Nasional
Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Nasional
Ini Alasan Siti Fadilah Jadi Relawan Vaksin Nusantara yang Dianggapnya Penelitian

Ini Alasan Siti Fadilah Jadi Relawan Vaksin Nusantara yang Dianggapnya Penelitian

Nasional
Kasus Covid-19 dari Varian Virus Corona B1525 Terdeteksi di Batam

Kasus Covid-19 dari Varian Virus Corona B1525 Terdeteksi di Batam

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Nasional
Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Nasional
Varian Virus Corona B1525 Sudah Masuk Indonesia, Terbawa dari Malaysia

Varian Virus Corona B1525 Sudah Masuk Indonesia, Terbawa dari Malaysia

Nasional
Dakwaan Edhy Prabowo Terima Suap Rp 25,7 Miliar dan Ancaman 5 Tahun Penjara

Dakwaan Edhy Prabowo Terima Suap Rp 25,7 Miliar dan Ancaman 5 Tahun Penjara

Nasional
Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Nasional
Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Nasional
'Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...'

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X