Kompas.com - 23/12/2020, 15:30 WIB
Ilustrasi Narkoba KOMPAS.COM/HANDOUTIlustrasi Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol Wahyu Hadiningrat meminta jajarannya untuk memberikan hukuman mati kepada seluruh pengedar narkoba di Tanah Air.

Wahyu menyebut peredaran narkoba merupakan kategori kejahatan yang luar biasa. Sebab itu, kata Wahyu, diperlukan penanganan yang luar biasa dalam penegakan hukumnya.

"Kepada seluruh jajaran hukum, saya mengajak untuk gencar menindak dan memberi hukuman paling berat kepada para pelaku kejahatan narkotika. Bahkan tidak perlu ragu memberikan hukum mati kepada pelaku yang penuhi syarat hukuman mati," ujar Wahyu saat jumpa pers pemusnahan barang bukti narkotika di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sebagaimana keterangan tertulis Mabes Polri, Rabu (23/12/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu menekankan supaya seluruh terpidana mati dari perkara narkotika bisa segera dieksekusi.

Baca juga: Anggota DPRD Palembang Tertangkap Bawa 5 Kg Sabu Terancam Hukuman Mati

Menurutnya, hal itu bisa menjadi efek jera bagi pihak yang mencoba mengedarkan barang haram di Indonesia.

"Dan eksekusi mati harus cepat pelaksanaannya supaya memberikan efek jera bagi siapapun yang berniat menjadi pelaku kejahatan narkotika," tegas Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga mengingatkan kepada jajaran Korps Bhayangkara untuk tidak tergoda atau sekali-sekali ikut "bermain" dalam peredaran narkoba.

Hal itu sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum yang terlibat kasus narkoba akan diberikan sanksi tegas dan maksimal.

"Perintah Presiden Jokowi sudah jelas bahwa kepada jajaran aparat hukum yang terlibat kejahatan narkoba akan diberi (tindakan) tegas dan diberi hukuman maksimal," jelas Wahyu.

Baca juga: Simpan 19 Kilogram Sabu, Bapak dan Anak di Palu Terancam Hukuman Mati

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Kejagung RI Darmawel Aswar menyebut, modus peredaran narkoba di tengah pandemi Covid-19 marak dilakukan dengan cara "pesan online".

"Karena pandemi Covid-19 maka modus sekarang yang beredar sekarang adalah sistem dengan online artinya dikirim barang itu kemudian dibeli dan modusnya seolah-olah beli sama-sama untuk persediaan di tempat. Padahal sesungguhnya mereka berusaha untuk menumpuk," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Nasional
Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Nasional
Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Nasional
Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Nasional
Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien 'Privilege' di RS Ummi Bogor

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien "Privilege" di RS Ummi Bogor

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Nasional
'Panggil Aku Kartini Saja', Potret Kekaguman Pramoedya...

"Panggil Aku Kartini Saja", Potret Kekaguman Pramoedya...

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Nasional
Ketika Soekarno-Hatta 'Diculik' ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Ketika Soekarno-Hatta "Diculik" ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Nasional
Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Nasional
Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X