Kompas.com - 23/12/2020, 13:59 WIB
Pakar hukum tata negara Eddy Hiariej, saat ditemui seusai memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPakar hukum tata negara Eddy Hiariej, saat ditemui seusai memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiriaej dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) oleh Presiden Joko Widodo.

Eddy mengaku, dirinya akan segera mempelajari persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian memikirkan solusinya.

"Terus terang saya baru dilantik, belum sampai dua jam. Tentunya sebagai orang baru yang masuk ke Kemenkumham saya akan mempelajari, mengidentifikasi lebih dulu kira-kira masalah-masalah apa yang cukup krusial di Kemenkumham dan kemudian bagaimana solusinya," kata Eddy usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Eddy Hiariej, Pengkritik UU Cipta Kerja yang Jadi Wamenkumham

Eddy mengatakan, dirinya baru diminta kesediaan sebagai Wamenkumham pada Senin (21/12/2020).

Saat itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghubunginya untuk datang ke Istana Presiden pada Rabu (23/12/2020).

Usai pelantikan, Eddy sempat bertemu dengan Menkumham Yasonna Laoly sekitar 15 menit.

Pertemuan itu tak terjadi lama lantaran Yasonna harus menghadiri rapat di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Oleh karenanya, belum banyak hal yang dibahas Eddy bersama Yasonna. Eddy menyebut, dirinya akan berkoordinasi dengan Menkumham pada Senin (28/12/2020).

"Karena tugas dari wamen itu adalah membantu menteri, maka nanti Pak Menteri dan saya akan melakukan pembagian tugas mana yang akan beliau tangani dan mana yang akan saya tangani, atau apa yang akan saya bantu kepada beliau," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Edward Hiariej sebagai Wakil Menkumham

Eddy mengatakan, ada sejumlah direktorat jenderal (Ditjen) di Kemenkumham, seperti Ditjen Imigrasi, Ditjen Hak Asasi Manusia, Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelktual, Ditjen Administrasi Hukum Umum, hingga Ditjen Pemasyarakatan. Setiap ditjen, kata dia, tentu memiliki masalah tersendiri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X