Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serah Terima Jabatan Mensos, Ini Pesan Muhadjir Effendy untuk Risma

Kompas.com - 23/12/2020, 13:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan sejumlah pesan kepada Tri Rismaharini.

Pesan tersebut disampaikan dalam acara serah terima jabatan dari Muhadjir yang menjabat sebagai Menteri Sosial Ad Interim kepada Tri Rismharini sebagai Menteri Sosial yang baru, Rabu (23/12/2020).

Muhadjir meminta Risma untuk membangkitkan rasa percaya diri seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) karena kementerian tersebut memiliki peranan penting di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Serahkan Jabatan Mensos ke Risma, Muhadjir Sebut Prioritas Kemensos Pemutakhiran Data

"Untuk jangka pendek harus bisa membangkitkan rasa percaya diri dari seluruh jajaran Kemensos, tak boleh mengalami demoralisasi," ujar Muhadjir.

"Harus bangkit karena tumpuan harapan rakyat Indonesia menghadapi Covid-19 berada di tangan Kemensos," lanjut dia.

Muhadjir pun percaya bahwa Risma telah memiliki pengalaman, terutama selama menjabat Wali Kota Surabaya.

Menurut Muhadjir, dengan pengamalaman sebagai kepala daerah Risma sangat menguasai masalah sosial.

Salah satunya hal fenomenal yang pernah dilakukannya adalah menutup lokasi prostitusi ilegal terbesar di Asia Tenggara Dolly, yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

"Saya berharap banyak kehadiran beliau di Kemensos akan betul-betul memberikan suasana yang lebih baik. Kalau selama ini Kemensos sudah baik, saya berharap jadi lebih baik lagi," kata dia.

Oleh karena itu, Muhadjir pun meyakini bahwa Risma merupakan orang yang tepat untuk berada di Kemensos.

Di samping itu, Muhadjir juga berpesan tentang pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang harus dilakukan Kemensos.

"Yang tidak kalah penting adalah yang menjadi program prioritas Kemensos adalah segera melakukan pemutakhiran DTKS," kata Muhadjir dalam acara serah terima tersebut.

Muhadjir mengatakan, pemutakhiran DTKS perlu dilakukan untuk mendukung target zero poverty.

Dengan demikian, reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020-2024 pun menjadi suatu keharusan.

Baca juga: Risma: Saya Masih Kaget karena Masih Merasa Wali Kota Surabaya

"Sebagai langkah awal yang akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem pendataan lintas kementerian/lembaga," ucap dia.

Adapun serah terima jabatan dilakukan Muhadjir yang menjadi Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi dana bantuan sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com