Gerindra Yakin Sandiaga Bisa Bangkitkan Sektor Parekraf yang Terpuruk akibat Covid-19

Kompas.com - 23/12/2020, 12:40 WIB
Pengusaha Sandiaga Uno berbagi pandangannya mengenai peran UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional di tengah krisis akibat pandemi di Kompasianival 2020 yang digelar secara virtual, Sabtu (5/12/2020). kompasianaPengusaha Sandiaga Uno berbagi pandangannya mengenai peran UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional di tengah krisis akibat pandemi di Kompasianival 2020 yang digelar secara virtual, Sabtu (5/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yakin Sandiaga Uno mampu mengemban tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan baik.

Ia berpendapat, Sandi mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang saat ini terpuruk akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Pariwisata dan ekonomi kreatif yang saat ini paling terpukul, tetapi pada saatnya nanti bisa menjadi trigger bangkitnya ekonomi Indonesia. Dia (Sandi) tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini," kata Habiburokhman saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Cerita Sandiaga Ditunjuk Jadi Menteri, Dihubungi Menseneg Saat Sembuh Covid-19

Habiburokhman mengatakan, Sandi kerap berkunjung ke berbagai destinasi wisata Tanah Air sejak 2018, terutama saat Pilpres 2019.

Saat itu, Sandi berpasangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Dia menyebut, kebiasaan itu pun berlanjut hingga pilpres selesai. Ia mengatakan, Sandi sering menemui masyarakat di berbagai daerah. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, dia menyebut Sandi juga dekat dengan para pelaku ekonomi kreatif dan industri digital.

"Beliau tahu sektor ini yang bisa menjadi trigger bangkitnya ekonomi Indonesia," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Warga Gorontalo Sambut Gembira Sandiaga Uno Ditunjuk Jadi Menparekraf

Namun, dia menegaskan, Partai Gerindra tidak pernah menyodorkan nama secara spesifik untuk ditempatkan sebagai menteri kepada Presiden Jokowi.

Habiburokhman mengatakan, Partai Gerindra memahami bahwa urusan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X