Kompas.com - 23/12/2020, 11:19 WIB
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin DOK BNPBKetua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk secepatnya menangani Covid-19

"Khusus mengenai tugas yang diminta oleh Papak Presiden agar fokus segera bisa dilakukan, agar bagaimana kami bisa menangani masalah Covid-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujar Budi dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan Sekretariat Presiden, Rabu.

Pagi ini, Budi dilantik sebagai Menteri Kesehatan yang menggantikan Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Jadi Menkes, Budi Gunadi Janjikan Layanan Kesehatan yang Siap Hadapi Pandemi

Menurut Budi, pemerintah ingin semua aspek kehidupan kembali normal, baik dunia usaha, perdagangan, pendidikan, transportasi, hingga pariwisata.

"Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahim dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali," kata dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Budi meminta dukungan seluruh pihak, baik asosiasi kedokteran, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota madya, serta seluruh masyarakat.

"Masalah ini tidak mungkin kami hadapi sendiri, harus kami lakukan secara inklusif serta gotong royong," kata Budi.

"Mudah-mudahan kita bisa segera mengatasi pandemi Covid-19 ini dan kembali hidup normal untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," ucap dia.

Baca juga: Profil Budi Gunadi Sadikin, Jebolan Fisika Nuklir, Bankir, Lalu Menkes

Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020) pagi. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Keenamnya yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Khuomas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), dan M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Nasional
Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X