Kompas.com - 23/12/2020, 11:08 WIB
Pahala Nugraha Mansury Saat menjabat Direktur Utama BTN. Dok PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBKPahala Nugraha Mansury Saat menjabat Direktur Utama BTN.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Nugraha Mansury tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 94.191.885.896.

Angka tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Pahala pada September 2018 saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia.

Berdasarkan LHKPN tersebut, Pahala memiliki empat bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 32,075 miliar.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Menparekraf, Kekayaan Sandiaga Uno Capai Rp 5 Triliun

Tiga bidang tanah disebut merupakan hasil sendiri sedangkan satu bidang tanah lainnya merupakan warisan.

Selanjutnya, Pahala tercatat memiliki empat unit mobil senilai total Rp 2,2 miliar yang terdiri dari Toyota Alphard, Mercedes Benz E 400, Mercedes Benz B 200, dan Mercedes Benz SLE 400.

Pria yang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara itu juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 1,252 miliar dan surat berharga senilai Rp 47.750.686.546.

Pahala juga memiliki kas sebesar Rp 9.914.199.350 dan harta lainnya senilai Rp 1 miliar.

Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri KP, Berapa Harta Kekayaannya?

Diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik Pahala sebagai Wakil Menteri BUMN di Istana Negara, Rabu (23/12/2020).

Pahala menjadi Wakil Menteri BUMN menggantikan Budi Gunadi Sadikim yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X