Jaksa Agung Sebut Dugaan Korupsi Asabri Erat Kaitan dengan Jiwasraya

Kompas.com - 22/12/2020, 21:14 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggelar pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir guna membahas perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Dari hasil pertemuan ini, Kejaksaan Agung nantinya akan menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan pelat merah tersebut.

Sejauh ini, Jaksa Agung telah memetakan kasus ini. Ia menyebut perkara ini erat kaitannya dengan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kejaksaan bukan mengambil alih kasus ini dari Polri, pertimbangannya calon tersangkanya kebetulan orang/ pelaku juga sama (dengan Jiwasraya), kita juga sudah pengalaman dalam penanganan kasus asuransi Jiwasraya," ujar Burhanudin, dilansir dari keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Jaksa Agung: Negara Rugi Rp 17 Triliun akibat Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Burhanuddin menjelaskan, kesamaan dari kedua perkara ini terletak pada posisi maupun dugaan calon tersangkanya yang hampir sama.

Nantinya, hasil penyelidikan Jiwasraya nantinya bisa menjadi bukti pendukung sebagai pertimbangan dalam pengembangan pada kasus Asabri.

"Hampir sama pola perbuatannya dan kejaksaan akan terus berkoordinasi dengan Polri," kata dia.

Terkait dengan aset perusahaan, pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan.

"Terkait asetnya, akan kita kejar terus, yang sudah kita ambil ke Jiwasraya tidak bisa diserahkan lagi ke kasus Asabri. Pasti akan kita kejar kemana saja," kata Jaksa Agung.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Jaksa Agung Sebut Ada Dua Nama Calon Tersangka

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Tohir menjelaskan, kasus Asabri akan menjadi fokus tersendiri mengingat adanya keterkaitan perkara tersebut dengan kasus Jiwasraya.

Ia berharap kolaborasi dari berbagai institusi ini dapat mengungkap praktik dugaan korupsi tersebut.

"Saya rasa dengan kerja sama yang baik antara kejaksaan, kepolisian ataupun kami sebagai korporasinya, kasus ini akan berjalan dengan baik seperti yang terjadi di Jiwasraya," kata Erick.

Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi di Asabri.

Baca juga: Kasus Asabri, Polri Tunggu Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari BPK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X