Kompas.com - 22/12/2020, 21:14 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menggelar pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir guna membahas perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Dari hasil pertemuan ini, Kejaksaan Agung nantinya akan menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan pelat merah tersebut.

Sejauh ini, Jaksa Agung telah memetakan kasus ini. Ia menyebut perkara ini erat kaitannya dengan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kejaksaan bukan mengambil alih kasus ini dari Polri, pertimbangannya calon tersangkanya kebetulan orang/ pelaku juga sama (dengan Jiwasraya), kita juga sudah pengalaman dalam penanganan kasus asuransi Jiwasraya," ujar Burhanudin, dilansir dari keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Jaksa Agung: Negara Rugi Rp 17 Triliun akibat Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Burhanuddin menjelaskan, kesamaan dari kedua perkara ini terletak pada posisi maupun dugaan calon tersangkanya yang hampir sama.

Nantinya, hasil penyelidikan Jiwasraya nantinya bisa menjadi bukti pendukung sebagai pertimbangan dalam pengembangan pada kasus Asabri.

"Hampir sama pola perbuatannya dan kejaksaan akan terus berkoordinasi dengan Polri," kata dia.

Terkait dengan aset perusahaan, pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan.

"Terkait asetnya, akan kita kejar terus, yang sudah kita ambil ke Jiwasraya tidak bisa diserahkan lagi ke kasus Asabri. Pasti akan kita kejar kemana saja," kata Jaksa Agung.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Jaksa Agung Sebut Ada Dua Nama Calon Tersangka

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Tohir menjelaskan, kasus Asabri akan menjadi fokus tersendiri mengingat adanya keterkaitan perkara tersebut dengan kasus Jiwasraya.

Ia berharap kolaborasi dari berbagai institusi ini dapat mengungkap praktik dugaan korupsi tersebut.

"Saya rasa dengan kerja sama yang baik antara kejaksaan, kepolisian ataupun kami sebagai korporasinya, kasus ini akan berjalan dengan baik seperti yang terjadi di Jiwasraya," kata Erick.

Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi di Asabri.

Baca juga: Kasus Asabri, Polri Tunggu Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari BPK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Nasional
Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Nasional
Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X