Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Hanya Andalkan Vaksin Atasi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 22/12/2020, 20:56 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo meminta pemerintah agar tak hanya mengandalkan kehadiran vaksin dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dia menegaskan strategi utama dalam penanganan pandemi yaitu memperkuat pelacakan dan pengetesan untuk mendeteksi kasus Covid-19 sebanyak-banyaknya.

"Vaksinasi hanya salah satu strategi dalam percepatan penanganan pandemi. Kita jangan mengandalkan vaksin saja," kata Windhu dalam konferensi pers rilis survei 'Kepercayaan Publik Nasional pada Vaksin dan Vaksinasi Covid-19' oleh SMRC, Selasa (22/12/2020).

Terkait layanan vaksinasi Covid-19, Windhu mengingatkan pemerintah agar menyosialisasikan vaksin secara terbuka dan berbasis ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, masyarakat merasa aman menerima layanan vaksinasi yang diadakan pemerintah.

"Komunikasi publik yang intensif harus dilakukan pemerintah dan unsur pentahelix lainnya dengan bahasa sederhana, terbuka, jujur, dan berbasis ilmu pengetahuan agar warga mau divaksin sukarela," ucapnya.

Baca juga: Pakar Epidemiologi: 80 Persen Warga Harus Dapat Vaksin Covid-19 untuk Capai Herd Immunity

Dia pun mengatakan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, pemerintah harus memberikan vaksin Covid-19 terhadap 80 persen populasi penduduk.

Dengan asumsi total penduduk sebanyak 268 juta orang serta kebutuhan masing-masing dua dosis vaksin dan wastage rate 10 persen, maka pemerintah setidaknya mesti menyediakan layanan vaksinasi untuk 214 juta orang dengan 429 juta dosis vaksin.

"Herd immunity yang saya baca tidak cukup 70 persen. Yang dikatakan herd immunity minimal 80 persen," katanya.

Menurut perhitungan Windhu, layanan vaksinasi Covid-19 paling banyak diberikan kepada 16 juta orang dalam satu bulan.

Karena itu, jika vaksin mulai diberikan pada Februari 2021 dan tanpa hambatan, vaksinasi Covid-19 akan selesai diberikan ke 214 juta orang pada April 2022.

"Paling cepat April 2022 baru selesai vaksin. Ini kalau tidak ada hambatan," ujar Windhu.

Ia pun menyampaikan sejumlah catatan tentang berbagai hal yang bisa membuat herd immunity tidak tercapai.

Di antaranya, jika pengadaan vaksin tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah dosis minimal di dalam negeri. Kemudian, jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan.

"Tidak akan tercapai kalau ada penduduk yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan, entah karena keyakinan agama tentang halal dan haram atau keraguan keamanan vaksin," tutur Windhu.

Baca juga: 15,4 Juta Vaksin Covid-19 Akan Tiba di Jabar Pertengahan Januari 2021

Selanjutnya, jika cold chain atau ruang penyimpanan vaksin tidak aman. Berikutnya, jika layanan vaksinasi Covid-19 tidak dapat diakses merata oleh semua kalangan.

Terkait hal tersebut, Windhu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang akhirnya menetapkan kebijakan vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat.

"Untuk ini tentu harus mengapresiasi presiden yang sebelumnya ada wacana ada yang harus berbayar, sekarang sudah menjadi program tidak berbayar. Itu yang benar," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com