Setahun Firli Bahuri Pimpin KPK: Kasus 2 Menteri yang Berujung Kemungkinan Reshuffle Kabinet

Menurut dia, Jokowi harus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pangi mengatakan, presiden perlu memilih sosok yang betul-betul berintegritas.

"Tidak relevan lagi kita bicara menteri dari partai. Ini upaya penyelamatan. Menurut saya karena memang sudah tidak ada beban, kalangan profesional yang betul-betul berintegritas," ujar dia.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Hal senada disampaikan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Ia mendorong presiden mempertimbangkan sosok dari kalangan professional untuk menggantikan posisi Edhy dan Juliari.

Alasannya, Dedi menilai menteri dari kalangan partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga iklim kerjanya sulit terlepas dari kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari parpol dan sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, di dominasi kader parpol," kata dia.

Sementara itu, pada Selasa (22/12/2020), Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju dipastikan segera dilakukan.

Namun, ia tak bisa memastikan waktu perombakan tersebut, apakah akan dilakukan sebelum pergantian tahun atau pada 2021, Donny tak menyebut secara pasti.

Baca juga: Istana Pastikan Presiden Jokowi Segera Reshuffle Kabinet

Bangun sistem pencegahan

Kendati penangkapan dua menteri tersebut mengguncang publik, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli selama satu tahun ini tak bisa dikatakan baik.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan mengatakan, jumlah OTT KPK merosot tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

Menurut Kurnia, hal ini disebabkan pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang membatasi proses penindakan dugaan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Empat OTT dalam 10 Hari, Gebrakan KPK Jelang Hari Antikorupsi Sedunia

Para komisioner KPK, yaitu Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli yang dilantik pada 20 Desember 2019 juga dianggap turut berperan membuat KPK mati suri.

“Kombinasi antara komisioner KPK dan UU KPK yang baru menciptakan KPK mati suri,” ujar Kurnia, Jumat (18/12/2020).

Ia pun mengingatkan bahwa masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum terselesaikan.