Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Kasus Covid-19 yang Dipertanyakan

Kompas.com - 22/12/2020, 06:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali dikritik soal data laporan penanganan Covid-19. Kali ini, kritik menyasar data laporan penambahan kasus kematian secara harian akibat Covid-19.

Masyarakat menyoroti jumlah penambahan kasus kematian pada Sabtu (19/20/2020).

Berdasarkan laporan data pemerintah yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu, tercatat 145 kematian akibat Covid-19 dalam sehari. Jumlah ini berasal dari laporan 34 provinsi.

Namun, relawan dari sebuah platform laporan bersama Covid-19 yang diinisiasi masyarakat bernama "Lapor Covid-19" mencatat adanya pasien meninggal dunia dalam jumlah yang lebih besar, yakni 620 orang meninggal dunia berstatus positif Covid-19.

Jumlah itu berasal dari 366 kabupaten/kota yang dilaporkan pada Sabtu.

Inisiator dari platform Lapor Covid -19 Irma Hidayana mengatakan, data pasien meninggal akibat Covid-19 yang dimilikinya berbeda empat kali lipat dibandingkan data pemerintah. 

Baca juga: Data Kematian Milik LaporCovid Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Menurutnya, data pasien meninggal yang dihimpun LaporCovid tidak hanya berisikan pasien positif Covid-19, tetapi juga pasien yang termasuk dalam golongan suspek dan probable.

"Itu pun juga belum lengkap seluruh 514 kabupaten/kota ya relawan data itu memindahkan data dari situs kabupaten dan situs kota," kata Irma kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

"Kalau pemerintah kan selama ini tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah mengumumkan kematian probable atau suspek atau PDP. Selalu kematian yang terkonfirmasi secara PCR," ujarnya.

Penyebab perbedaan

Menurut Irma, ada dua kemungkinan penyebab adanya perbedaan data antara milik Lapor Covid 19 dan pemerintah.

Pertama, adanya masalah dalam melakukan integrasi data Covid-19 dan yang kedua adanya data yang sengaja dikendalikan pemerintah dan tidak dibuka ke khalayak luas.

"Ini sudah bulan sembilan masa integrasi data masa enggak selesai-selesai masalah itu kendala teknis? Harusnya banyak ahli ya yang bisa menyelesaikan itu," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, sumber data milik Lapor Covid 19 sama-sama dengan yang digunakan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19

Irma pun mengimbau pemerintah lebih bersifat transparan terkait semua data yang berkaitan dengan Covid-19.

"Kita menggunakan definisi pencatatan kematian yang direkomendasikan oleh WHO dimana mengakomondasi kematian mereka yang bergejala klinis atau mirip Covid-19," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com