Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Ma'ruf Amin, Bahas Reshuffle?

Kompas.com - 21/12/2020, 15:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Senin (21/12/2020).

Pertemuan itu dibenarkan oleh Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

Menurut Masduki, dalam pertemuan itu Jokowi dan Ma'ruf membahas isu-isu strategis yang tengah berkembang.

"Biasanya memang terkait dengan hal-hal yang isu-isu strategis. Kalau urusannya apa saat ini saya tidak diberi tahu oleh Wapres, cuma memang betul bicara empat mata (membahas) isu-isu strategis," kata Masduki kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Ngabalin: Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang Tahu soal Reshuffle


Saat ditanya tentang kemungkinan dibahasnya ihwal reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam pertemuan Jokowi-Ma'ruf, Masduki tak bisa memastikan. Namun, hal itu bisa saja menjadi pembahasan.

"Tidak menutup kemungkinan (dibahas isu reshuffle), kemungkinannya apa bisa apa saja," ujarnya.

Masduki menyebut, pertemuan empat mata antara Jokowi dan Ma'ruf sejatinya kerap dilakukan. Pertemuan tersebut terjadi kadang kala atas inisiatif Presiden, terkadang juga atas keinginan Wapres.

Hanya saja, lanjut dia, hal ini kerap kali tak terungkap ke publik.

"Makanya saya kadang-kadang ketawa ketika dianggap Wapres nggak pernah diajak, nggak pernah apa, padahal diajak terus. Cuma kita nggak pernah ngomong. Ini buktinya bahwa selama ini Wapres itu selalu begitu," kata Masduki.

Baca juga: Menanti Kejutan Reshuffle Kabinet di Rabu Pon...

Adapun, sebagaimana dilihat dari situs resmi Wapres RI, pertemuan antara Jokowi dan Ma'ruf Amin dijadwalkan digelar pada Senin (21/12/2020) pukul 10.00-13.30 WIB di Istana Merdeka, Jakarta.

Isu tentang reshuffle kabinet Indonesia Maju sendiri mengemuka sejak dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh KPK, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, pelaksanaan reshuffle belum dapat dipastikan.

Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang berwenang.

"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com