Soal Reshuffle, Demokrat: Presiden Jokowi Akan Kesulitan jika Masih Pertimbangkan Pembagian Kue Parpol

Kompas.com - 21/12/2020, 14:21 WIB
Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari saat ditemui di media center padangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari saat ditemui di media center padangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Imelda Sari berpendapat, Presiden Joko Widodo akan kesulitan mendapatkan pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara jika masih mempertimbangkan pembagian menteri atas dasar dukungan dari partai politik.

Kendati demikian, Imelda menekankan bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menunjuk para pembantunya di kabinet.

“Soal posisi mensos dan menteri KKP ini sepenuhnya juga hak presiden, tetapi kalau itu masih terkait kue atas dukungan parpol tentu akan menyulitkan posisi presiden,” kata Imelda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Ia menilai, presiden tidak akan leluasa dalam memilih menteri pengganti jika masih memikirkan pembagian kue partai politik pendukung. 

Baca juga: Isu Reshuffle, Hasto Sebut Calon dari PDI-P Kewenangan Megawati

Adapun wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Sementara itu, Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens

Imelda mengatakan, ada baiknya dalam 4 tahun ini, Presiden Jokowi mengambil langkah cepat untuk mendapatkan menteri yang mau bekerja keras, profesional di bidangnya, dan memiliki kapabilitas.

“Saat ini yang terpenting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan memilih orang-orang yang punya kredibilitas dan komitmen yang tinggi untuk membantu pemerintah menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi dan krisis ekonomi,” kata Imelda.

Baca juga: Isu Reshuffle, Hasto Sebut Calon dari PDI-P Kewenangan Megawati

Lebih jauh ia mengatakan, belum ada ajakan dari presiden kepada Partai Demokrat untuk bergabung dalam kabinet.

“Saya belum mendapat kabar soal ajakan untuk bergabung kepada Demokrat,” ucap Imelda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Nasional
Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X