Soal Reshuffle, Demokrat: Presiden Jokowi Akan Kesulitan jika Masih Pertimbangkan Pembagian Kue Parpol

Kompas.com - 21/12/2020, 14:21 WIB
Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari saat ditemui di media center padangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari saat ditemui di media center padangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Imelda Sari berpendapat, Presiden Joko Widodo akan kesulitan mendapatkan pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara jika masih mempertimbangkan pembagian menteri atas dasar dukungan dari partai politik.

Kendati demikian, Imelda menekankan bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menunjuk para pembantunya di kabinet.

“Soal posisi mensos dan menteri KKP ini sepenuhnya juga hak presiden, tetapi kalau itu masih terkait kue atas dukungan parpol tentu akan menyulitkan posisi presiden,” kata Imelda saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Ia menilai, presiden tidak akan leluasa dalam memilih menteri pengganti jika masih memikirkan pembagian kue partai politik pendukung. 

Baca juga: Isu Reshuffle, Hasto Sebut Calon dari PDI-P Kewenangan Megawati

Adapun wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Sementara itu, Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens

Imelda mengatakan, ada baiknya dalam 4 tahun ini, Presiden Jokowi mengambil langkah cepat untuk mendapatkan menteri yang mau bekerja keras, profesional di bidangnya, dan memiliki kapabilitas.

“Saat ini yang terpenting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan memilih orang-orang yang punya kredibilitas dan komitmen yang tinggi untuk membantu pemerintah menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi dan krisis ekonomi,” kata Imelda.

Baca juga: Isu Reshuffle, Hasto Sebut Calon dari PDI-P Kewenangan Megawati

Lebih jauh ia mengatakan, belum ada ajakan dari presiden kepada Partai Demokrat untuk bergabung dalam kabinet.

“Saya belum mendapat kabar soal ajakan untuk bergabung kepada Demokrat,” ucap Imelda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X