MK Terima 87 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkmah Konstitusi (MK) telah menerima 87 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020).

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari berdasarkan hasil pemantauan melalui laman resmi MK, hingga 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.

"Ada 87 permohonan sengketa," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (27/12/2020).

Baca juga: Ini Persiapan KPU untuk Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2020

Menurut Hasyim dari 87 permohonan sengketa 77 di antaranya adalah permohonan sengketa hasil pemilihan bupati.

Sementara, sembilan lainnya adalah pemilihan wali kota yakni di Tidore, Banjarmasin, Magelang, Bandar Lampung, Medan.

Kemudian, Ternate, Balikpapan, Sungai Penuh, dan Tanjung Balai. Serta satu sengketa hasil pemilihan Gubernur di Bengkulu.

Sebelumnya Hasyim mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada 2020.

KPU sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) sebagai bentuk persiapan.

"Rakor dilaksanakan secara internal dan eksternal, rakor internal KPU dengan KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota penyelenggara pilkada dan Rakor eksternal KPU dengan MK (Mahkamah Konstitusi," kata Hasyim.

Baca juga: Peserta Pilkada Diminta Perhatikan 3 Hal Ini Saat Ajukan Permohonan Sengketa ke MK

Adapun bintek dilaksanakan secara internal dan eksternal bintek internal dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU provinsi, kabupaten atau kota penyelenggara pilkada.

Sementara Bintek eksternal oleh MK dengan peserta KPU provinsi, kabupaten/kota penyelenggara pilkada. Pelaksanaan rakor dan bintek dilaksanakan secara daring dan luring.