Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Risma, Sandiaga, dan Tanda-tanda Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 21/12/2020, 06:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERTENGAHAN Juni 2020, Presiden Joko Widodo menunujukkan kemarahannya kepada sejumlah menteri. Banyak yang mengira akan ada perombakan kabinet atau reshuffle menyusul kemarahan Presiden. Namun, tak ada apa-apa.

Konon, reshuffle memperhitungkan Pilpres 2024. Benarkah?

Pertanyaan ini memang mengganjal. Mengapa kemarahan Presiden kala itu tidak diikuti perombakan menteri kabinet.

Saya kutip kembali pernyataan Presiden yang disampaikan dengan nada marah merespons lambannya langkah sejumlah menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," kata Presiden Jokowi kala memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Negara, 18 Juni 2020.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Jokowi lagi.

Pernyataan Presiden itu direkam dalam sebuah video yang baru tersebar ke publik 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020.

Banyak kalangan bertanya. Berbagai talkshow televisi membahasnya. Apa yang terjadi, kenapa tak diganti?

Beban berat mengurus berbagai persoalan di awal Pandemi disertai dengan rencana Pilkada yang menantang di tengah terus meningkatnya wabah ditengarai menjadi sebagian alasan tak dilangsungkannya reshuffle.

Risma dan Sandiaga

Tapi saat ini kondisinya berbeda. Pilkada serentak sudah selesai meski penanganan pandemi masih penuh dengan tantangan di sana sini.

Ada faktor tambahan lain yang bisa jadi menguatkan disegerakanya reshuffle, yaitu para “jagoan survei”. Ada sejumlah tokoh yang namanya biasa bertengger di daftar survei.

Ada sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masa jabatannya akan segera berakhir.

Risma akan mengakhiri jabatannya selama 2 periode memimpin Surabaya pada Februari 2021 nanti.

Namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat orang baru di kabinet menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan korupsi bansos.

Ditanya soal ini, Risma mengatakan, ia tak pernah meminta jabatan. Menurutnya, memegang amanat itu amatlah berat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com