Jubir: Payung Hukum Vaksin Covid-19 Gratis Tunggu Hasil Uji BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah baru akan mengeluarkan payung hukum terkait vaksin Covid-19 gratis setelah ada persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Persetujuan yang dimaksud terkait dengan bisa digunakan atau tidak vaksin Covid-19 tersebut berdasarkan uji klinis yang dilakukan.

"Menunggu persetujuan BPOM ya," ujar Nadia ketika Kompas.com konfirmasi, Minggu (20/12/2020).

Nadia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil uji klinis yang tengah dilakukan BPOM terkait vaksin Covid-19 tersebut.

Meskipun sebelumnya BPOM mengatakan bahwa hasil uji tersebut baru keluar pada akhir Januari 2021 mendatang.

Baca juga: Jubir Vaksinasi: Seluruh Vaksin yang Disediakan Bio Farma Gratis

Nadia memastikan, pemberian vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat, tergantung jumlah vaksin yang tersedia.

Namun tenaga kesehatan adalah orang yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin tersebut.

"Yang pasti adalah tenaga kesehatan (yang mendapatkan vaksin Covid-19 utama)," kata dia.

Nadia juga memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin Covid-19. Mulai dari dokter, perawat, para penunjang, serta tenaga kesehatan lainnya.

Sebelumnya, Nadia mengatakan, jenis vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Menurutnya, seluruh vaksin Covid-19 yang disediakan oleh PT Bio Farma adalah gratis.

Baca juga: IDI Nantikan Izin Darurat Vaksin Covid-19 dari BPOM

"Semua vaksin (Covid-19) yang nanti kita dapatkan dari hasil penyediaan Bio Farma diberikan secara gratis," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (19/12/2020).

"Semua jenis vaksin karena yang bertugas menyediakan adalah Bio Farma," lanjutnya

Lebih lanjut dia menjelaskan, vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pemerintah.