Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bidik 11 Juta Suara di Pemilu 2024, PPP Gandeng Polmark Indonesia

Kompas.com - 20/12/2020, 10:24 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Suharso Monoarfa menggandeng konsultan politik Polmark Indonesia untuk merealisasikan target 11 juta suara di Pemilu 2024.

Penggunaan jasa konsultan politik ini menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak elektabilitas partai berlambang Ka'bah di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tersebut.

"Kita telah meneken kontrak kerja sama dengan PolMark sampai 2024," ujar Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (19/12/2020).

Adapun PPP membidik perolehan suara pada pemilu mendatang hampir dua kali lipat dari torehan suara PPP pada Pileg 2019.

Di mana pada pesta demokrasi tahun kemarin PPP hanya memperoleh 6,3 juta suara.

Suharso mengakui, target yang dipatoknya bukanlah target yang terbilang mudah untuk dipenuhi.

Karena itu, penggunaan jasa konsultan politik bukan menjadi satu-satunya alternatif PPP untuk membidik 11 juta suara di Pemilu 2024.

Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Alternatif lain yang dilakukan PPP adalah bakal membentuk kelompok pekerja di tubuh DPP PPP yang berisikan influencer. Mereka diharapkan benar-benar bisa mengurus partai.

Setali tiga uang, keberadaan influencer ini juga akan membawa transformasi di tubuh PPP guna menjawab tantangan di dunia digital.

Nantinya, media sosial akan menjadi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai kerja-kerja partai.

"Maka yang diperlukan adalah kelompok pekerjaan sebagai influencer. Kita harus punya influencer di DPP. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus yang diurus, tapi pengurus-pengurus yang benar-benar mengurus partai," ucapnya.

Untuk diketahui, pada Pemilu 1999 lalu, PPP berhasil memperoleh 11.329.905 suara dan menempatkan partai itu sebagai partai pemenang urutan ketiga.

Setelah itu, perolehan suara PPP terus menurun. Pada 2004, PPP harus puas sebagai partai pemenang keempat setelah hanya berhasil memperoleh 9,24 juta suara.

Meski demikian, perolehan kursi partai tersebut tetap yaitu sebanyak 58 kursi di DPR.

Adapun pada 2009, PPP hanya berhasil memperoleh 5,53 juta suara dan duduk pada partai urutan keenam pemenang pemilu. Perolehan kursi PPP saat itu anjlok hingga 20 kursi menjadi 38 kursi.

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Sementara pada 2014, perolehan suara PPP berhasil naik hingga mencapai 8,15 juta suara. Kenaikan suara itu turut membuat perolehan kursi PPP naik 1 kursi menjadi 29 kursi.

Selanjutnya, pada Pemilu 2019 kemarin, perolehan suara PPP lagi-lagi anjlok. Partai tersebut hanya mampu memperoleh 6,32 juta suara dan mendudukannya pada urutan kesembilan pemenang pemilu.

Perolehan kursi partai itu pun turut anjlok hingga 20 kursi menjadi 19 kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com