Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Kompas.com - 20/12/2020, 09:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020).

Terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mengantarkannya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah tersebut.

Di mana sebelumnya ia hanya berstatus sebagai Plt Ketua Umum menggantikan M Romahurmuziy yang tersandung perkara hukum.

Setalah menjalani proses penetapan oleh pimpinan sidang muktamar, Suharso langsung menebar janji.

Salah satu janjinya adalah menargetkan bisa mengembalikan kejayaan partai sebagaimana hasil Pemilu 1999.

“Pada tahun 1999 kita mendapat suara 11.395.000. Jadi, kita paling tidak (memperoleh) 11.395.000 plus 1 suara,” ucap Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (20/12/2020).

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Target ini juga yang dijadikannya sebagai patokan untuk meloloskan partainya dari parliamantary threshold atau ambang batas dalam kontestasi politik pada 2024.

Suharso sendiri merupakan satu di antara sederet nama politikus elite PPP.

Jejaknya sebagai politisi ulung diawali sebagai anggota DPR RI 2004-2009.

Setelah mengakhiri tugasnya di legislatif, Suharso kemudian merangsek ke tampuk kekuasaan pada 2009.

Ia dipinang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Perumahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Akan tetapi, Suharso tak lama menduduki jabatan menteri. Pada 12 Oktober 2011, ia mengajukan surat penguduran diri kepada SBY.

Kemudian pada 17 Oktober 2011, Suharso resmi menanggalkan jabatannya di pemerintahan.

Saat itu, SBY memuji Suharso atas kinerjanya selama dua tahun mengemban jabatan tersebut.

Salah satu catatan positif yang dikeluarkan SBY adalah keberhasilan Suharso membangun rumah susun bagi 15.000 kepala keluarga di lingkungan TNI dan Polri.

Baca juga: Suharso Bidik 11 Juta Suara untuk PPP di Pemilu 2024

Sebagai politisi elite, langkahnya di ranah eksekutif tak sampai di situ.

Selang empat tahun kemudian, pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 31 Oktober 1954 ini kembali masuk ke kekuasaan.

Tepatnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Ia berhasil mempertahankan jabatan tersebut sebelum akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com