Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/12/2020, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Populi Center mengungkap hasil survei seputar penerimaan vaksin Covid-19. Survei ini diadakan pada 21 hingga 30 Oktober 2020.

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan, pihaknya menanyakan kesediaan masyarakat jika diberikan vaksin oleh pemerintah.

"Kita sudah menanyakan apakah mau diberikan vaksin oleh pemerintah? Ini juga hasilnya dalam beberapa hal tidak menggembirakan juga. Ada 60 persen mengatakan bersedia dan 40 persen menyatakan tidak bersedia," kata Rafif dalam diskusi virtual, Sabtu (19/12/2020).

Adapun survei tersebut dilakukan Populi Center terhadap 1.000 responden di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

Baca juga: Poin Penting dalam Pengadaan Vaksin Covid-19: Tata Kelola yang Transparan hingga Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Rafif menerangkan, 40 persen masyarakat mengungkap alasan penolakan atau tidak bersedia menerima vaksin karena risiko kesehatan.

"Karena mereka khawatir dengan aspek kesehatan. Itu jawaban mayoritas 46,5 persen yang tidak bersedia," ujarnya.

Selanjutnya, masyarakat menjawab alasan lain yaitu karena mereka tidak percaya vaksin menyembuhkan. Terdapat 15,2 persen masyarakat yang menyatakan hal tersebut.

Sisanya sebanyak 13,3 persen menjawab alasan karena tidak dapat memastikan apakah vaksin halal atau tidak.

Baca juga: Bagaimana Akurasi Rapid Test Antigen Dibanding Tes Covid-19 Lainnya?

Rafif juga menyoroti menariknya jawaban masyarakat ketika ditanya mengenai negara asal vaksin Covid-19.

"Kita kan ada banyak sekali negara asal. Nah, mereka menyatakan vaksin dari China yang nomor satu, paling tinggi dipilih," ungkap dia.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 16,6 persen masyarakat memilih vaksin dari China, disusul vaksin dari Amerika Serikat sebanyak 10,3 persen, dan Jepang sebesar 8 persen.

Ia berpendapat, ada faktor yang menyebabkan vaksin China menjadi pilihan masyarakat yaitu peran pemberitaan media.

"Barangkali ini juga karena vaksin yang banyak beredar di pemberitaan kan salah satunya Sinovac dari China, dan juga Pfizer dari kerjasama Amerika dan Jerman. Satu lagi moderna dari Amerika. Jadi mungkin itu pemberitaan juga yang jadi salah satu membuat kemudian vaksin dari negara lain tidak terlalu muncul," jelasnya.

Baca juga: Kemenkes: Vaksin Covid-19 Gratis dan Tanpa Syarat

Bahkan, dia menilai bahwa vaksin buatan Tanah Air yaitu vaksin Merah Putih yang tengah direncanakan tidak begitu direspons pemberitaan.

Seperti diketahui, Indonesia telah bekerja sama dengan Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung Jawa Barat.

Kerja sama tersebut melibatkan tim dari Universitas Padjadjaran dan PT Bio Farma. Vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia sejak Minggu (6/12/2020).

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan perusahaan biofarmasi lainnya, yakni Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 di Uni Emirat Arab, CanSino, dan AstraZeneca.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Nasional
Menhub Sebut Tol Cisumdawu Akan Beroperasi Fungsional pada 15 April 2023

Menhub Sebut Tol Cisumdawu Akan Beroperasi Fungsional pada 15 April 2023

Nasional
H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

Nasional
Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya Baru: Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah

Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya Baru: Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah

Nasional
KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

Nasional
Pemerintah akan Larang Truk Sumbu 3 Melintas Saat Musim Mudik di Periode Tertentu

Pemerintah akan Larang Truk Sumbu 3 Melintas Saat Musim Mudik di Periode Tertentu

Nasional
Menhub Peringatkan Maskapai Jangan Naikkan Harga Tiket Seenaknya Jelang Lebaran

Menhub Peringatkan Maskapai Jangan Naikkan Harga Tiket Seenaknya Jelang Lebaran

Nasional
Gesit Tangani Covid-19, RS PTFI Terima 2 Penghargaan PPKM Award 2023

Gesit Tangani Covid-19, RS PTFI Terima 2 Penghargaan PPKM Award 2023

Nasional
Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Nasional
Menhub: Pemudik Tahun ini Naik dari 85 Juta Jadi 123 Juta Orang

Menhub: Pemudik Tahun ini Naik dari 85 Juta Jadi 123 Juta Orang

Nasional
Jusuf Kalla Larang Masjid Jadi Panggung Politik

Jusuf Kalla Larang Masjid Jadi Panggung Politik

Nasional
Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

Nasional
30 Tahun Sejahterakan Kaum Duafa, Dompet Raih 2 Penghargaan Baznas Award 2023

30 Tahun Sejahterakan Kaum Duafa, Dompet Raih 2 Penghargaan Baznas Award 2023

Nasional
Mendagri Minta Gubernur hingga Bupati Tiadakan Bukber Jajaran Pemda

Mendagri Minta Gubernur hingga Bupati Tiadakan Bukber Jajaran Pemda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke