Masyarakat Dinilai Terbagi Menjadi 3 Kelompok dalam Menghadapi Covid-19, Apa Saja?

Kompas.com - 19/12/2020, 11:24 WIB
Ilustrasi Covid-19 Shutterstock/PetovargaIlustrasi Covid-19

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, perspektif masyarakat akan Covid-19 terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama adalah mereka yang menganggap Covid-19 itu berbahaya dan terkesan menakutkan.

Kelompok kedua, mereka yang menganggap kalau Covid-19 tidak ada.

"Mereka menganggap Covid-19 itu hanya konspirasi, Covid itu hanyalah ya rekayasa termasuk di dalamnya media yang membesar-besarkan. Setelah sembilan bulan masih ada yang berpikir demikian," kata Trubus dalam diskusi virtual, Sabtu (19/12/2020).

Baca juga: Poin Penting dalam Pengadaan Vaksin Covid-19: Tata Kelola yang Transparan hingga Penegakan Hukum

Sementara itu, kelompok ketiga adalah masyarakat yang ragu-ragu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trubus menyamakannya seperti kelompok swing voters dalam situasi politik.

Tiga perspektif tersebut, kata Trubus, berkaitan dengan protokol kesehatan yang selama ini menjadi pedoman semua pihak dalam mencegah penularan Covid-19.

"Tentu, kalau kelompok pertama itu artinya relatif patuh pada protokol kesehatan. Tapi yang kedua ini kan, EGP Emang Gue Pikirin, tidak ada itu kata mereka. Yang ketiga, itu biasanya kadang jalankan protokol kadang tidak," jelas dia.

Lebih lanjut, Trubus menilai masyarakat Indonesia kebanyakan masih berada pada kelompok perspektif dua dan tiga.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bikin Aturan terkait Kerumunan di Masa Pandemi Covid-19

Bukan tanpa alasan, hal itu ia indikasikan karena melihat respons dari masyarakat yaitu pelaku UMKM saat diundang ke Istana yang tidak menjawab ketika Presiden Joko Widodo menanyakan soal vaksin.

"Kita lihat kemarin saat di istana pada waktu menerima para pelaku usaha UMKM. Para pelaku UMKM itu umumnya tidak merespons ketika Pak Presiden nanya mengenai vaksin. Ini mengindikasikan masyarakat masih pada tataran nomor dua dan tiga," imbuh Trubus.

Alasan lain yang membuatnya mengatakan masyarakat masih pada tataran nomor dua dan tiga adalah karena daerah belum memahami soal pengadaan vaksin.

"Sejauh ini baru ada aturan Perpres 99 tahun 2020 di mana mengenai pengadaan vaksin, termasuk pelaksanaan ke daerah, bagaimana mengenai infrastrukturnya. Tapi itu, ingat, belum dipahami sama daerah. Daerah masih menunggu aturan detailnya, masih belum jelasn," terangnya.

Sebab itu, Trubus menilai Pemerintah harus memperhatikan kebijakan tata kelola pengadaan vaksin yang jelas dan transparan dari hulu ke hilir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X