Catatan Akhir Tahun, LBH Jakarta Soroti Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berpendapat

Kompas.com - 18/12/2020, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti banyaknya kasus pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sepanjang 2020.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, pelanggaran tersebut tercermin dari maraknya aksi represif yang dilakukan oleh aparat.

"Kita paham bahwa dalam satu tahun terakhir aksi-aksi di manapun yang terjadi selalu direpresi oleh aparat penegak hukum," kata Arif dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Arif menuturkan, sikap represif aparat sudah terjadi sejak aksi Reformasi Dikorupsi yang berlangsung pada September 2019 lalu.

Pada saat itu, tak sedikit pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Namun, kata Arif, aksi represif tersebut rupanya masih berlanjut hingga aksi menolak RUU Cipta Kerja yang berlangsung pada Oktober 2020.

"Pada saat itu LBH mengatakan ini rekor ada penangkapan 2.000 lebih orang ketika melakukan aksi, ternyata lebih banyak lagi ketika terjadi aksi menenteang rancangan undang-undang omnibus law," ujar Arif.

Baca juga: Terima 390 Aduan Kekerasan saat Aksi Reformasi Dikorupsi, Tim Advokasi Lapor ke Komnas HAM

Terkait aksi menolak RUU Cipta Kerja itu, Arif mempersoalkan telegram Kapolri yang membuat aparat penegak hukum justru berperan dalam menghalangi kemerdekaan berpendapat masyarakat.

Tak hanya itu, Arif juga menilai suara kritis masyarakat atas penanganan pandemi Covid-19 dibungkam melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020.

Telegram itu memuat aturan terkait penindakan terhadap orang yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lain dalam menangani Covid-19 di media sosial.

"Pasal penghinaan presiden dicatutkan dalam telegram, ini jadi catatan betapa kasus-kasus terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi itu meningkat tajam dalam satu tahun terakhir," ujar Arif.

Selain itu, ia juga menyoroti proses pembuatan undang-undang di DPR yang tidak melibatkan publik, antara lain dalam penyusunan UU Cipta Kerja, revisi UU Mahkamah Konstitusi, serta revisi UU Mineral dan Batu Bara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Nasional
PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Nasional
Terobosan Gus Dur Angkat Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Terobosan Gus Dur Angkat Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Nasional
Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Nasional
6 Fakta Helikopter Polri yang 'Lost Contact' di Perairan Bangka Belitung

6 Fakta Helikopter Polri yang "Lost Contact" di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Nasional
Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice'

Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

Nasional
Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Nasional
Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.