Catatan Akhir Tahun, LBH Jakarta Soroti Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berpendapat

Kompas.com - 18/12/2020, 18:09 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti banyaknya kasus pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sepanjang 2020.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, pelanggaran tersebut tercermin dari maraknya aksi represif yang dilakukan oleh aparat.

"Kita paham bahwa dalam satu tahun terakhir aksi-aksi di manapun yang terjadi selalu direpresi oleh aparat penegak hukum," kata Arif dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 LBH Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Arif menuturkan, sikap represif aparat sudah terjadi sejak aksi Reformasi Dikorupsi yang berlangsung pada September 2019 lalu.

Pada saat itu, tak sedikit pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Namun, kata Arif, aksi represif tersebut rupanya masih berlanjut hingga aksi menolak RUU Cipta Kerja yang berlangsung pada Oktober 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pada saat itu LBH mengatakan ini rekor ada penangkapan 2.000 lebih orang ketika melakukan aksi, ternyata lebih banyak lagi ketika terjadi aksi menenteang rancangan undang-undang omnibus law," ujar Arif.

Baca juga: Terima 390 Aduan Kekerasan saat Aksi Reformasi Dikorupsi, Tim Advokasi Lapor ke Komnas HAM

Terkait aksi menolak RUU Cipta Kerja itu, Arif mempersoalkan telegram Kapolri yang membuat aparat penegak hukum justru berperan dalam menghalangi kemerdekaan berpendapat masyarakat.

Tak hanya itu, Arif juga menilai suara kritis masyarakat atas penanganan pandemi Covid-19 dibungkam melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020.

Telegram itu memuat aturan terkait penindakan terhadap orang yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lain dalam menangani Covid-19 di media sosial.

"Pasal penghinaan presiden dicatutkan dalam telegram, ini jadi catatan betapa kasus-kasus terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi itu meningkat tajam dalam satu tahun terakhir," ujar Arif.

Selain itu, ia juga menyoroti proses pembuatan undang-undang di DPR yang tidak melibatkan publik, antara lain dalam penyusunan UU Cipta Kerja, revisi UU Mahkamah Konstitusi, serta revisi UU Mineral dan Batu Bara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.