Serikat Pekerja Rokok Gugat Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ke MK

Kompas.com - 18/12/2020, 16:34 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM SPSI) mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, PP FSP RTMM SPSI mempemasalahkan Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja.

"Terfokus pada ada Bagian Kedua Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta kerja yaitu Pasal 59, Pasal 61 Ayat 1 huruf c, Pasal 61 a, Pasal 154, Pasal 156," demikian yang tercantum dalam surat permohonan yang dilansir dari laman resmi www.mkri.id, Jumat (17/12/2020).

Baca juga: Gekanas Tolak UU Cipta Kerja Ajukan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

Para pemohon menilai, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28, Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 4, Pasal 28I Ayat 2, Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.

Selain itu, mereka menilai, berlakunya UU Cipta kerja, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja atau buruh yang diatur dalam UUD 1945, di antaranya pengulangan upah, penghapusan lama kontrak atau hubungan kerja dalam pola perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Kemudian, perluasan outsourcing, pengurangan pesangon, ketakutan pekerja atau buruh menjadi bagian dari serikat pekerja atau buruh dan atau menjalankan kegiatan serikat pekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun alasan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diujikan dianggap melanggar UUD 1946 yakni karena muatan materinya mengurangi hak-hak dasar pekerja buruh atau serikat pekerja dari apa yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Kemudian, muatan materinya bertentangan dengan filosofi Pancasila, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pekerja atau buruh.

Baca juga: Demo di MK, KSPI Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja dan Naikkan UMSK 2021

Materinya juga dinilai menimbulkan kekosongan hukum di bidang hubungan industrial, bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberi mandat kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sejumlah norma dalam tingkat atau hierarki peraturan pemerintah.

Selain itu, muatan materinya bertentangan dengan hak asasi manusia, dan bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional seperti konvensi ILO dan Duham.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan Hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan Hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Nasional
Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Nasional
Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Nasional
Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Nasional
Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Nasional
Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Nasional
Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Nasional
Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Nasional
Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Nasional
IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.