Kompas.com - 18/12/2020, 15:37 WIB
Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Pelepasan Ekspor dari Indonesia ke Pasar Global yang diselenggarakan secara hybrid di 14 kota dan kabupaten (4/12). Group AstraPresiden RI Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Pelepasan Ekspor dari Indonesia ke Pasar Global yang diselenggarakan secara hybrid di 14 kota dan kabupaten (4/12).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 67-70 persen atau 182 juta orang.

Vaksinasi dalam jumlah besar ini dilakukan untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas. Langkah tersebut penting untuk mengakhiri pandemi.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik, supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata Jokowi dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, dipantau melalui Tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Saya yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 untuk Tunjukkan Tak Apa-apa

Menurut Jokowi, vaksinasi terhadap 70 persen penduduk sudah cukup untuk membentuk herd immunity

Dengan demikian, seandainya 30 persen penduduk lainnya tak divaksin, situasi tetap aman.

"Jadi kalau 70 persen  dari bapak ibu ini misalnya kumpul di sini satu RT sudah divaksin 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin sudah aman karena sudah dipagari oleh yang divaksin. Itu yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity," papar dia.

Namun, dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus divaksin, Jokowi menyebut bahwa proses vaksinasi di Tanah Air perlu waktu.

Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyuntik satu per satu individu.

Dengan begitu, setelah sesesorang divaksin, keadaan tidak serta merta menjadi normal seperti sedia kala sebelum pandemi terjadi.

Jokowi pun berharap, seluruh masyarakat mau divaksin dan tidak ada yang menolak. Ia memastikan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi seluruh warga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X