Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Harap Semuanya Mau Divaksin Covid-19

Kompas.com - 18/12/2020, 14:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap, tak ada yang menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan sejumlah pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Istana Bogor, Jawa Barat, untuk memberikan bantuan modal kerja.

Mulanya, Jokowi menanyakan kesediaan para pelaku UMKM yang hadir untuk divaksin jika vaksin sudah siap. Namun, tak ada yang mengangkat tangan tanda bersedia.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

Jokowi kemudian bertanya ulang. Para peserta yang hadir pun nampak mengangkat tangan mereka.

"Saya tanya sekali lagi, siapa yang hadir di sini nanti ingin divaksin? Tadi kok enggak mau?" kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).

"Saya harapkan semuanya mau, tidak ada yang menolak," kata Jokowi.  

Ia mengatakan, pemerintah akan menjamin keamanan vaksin Covid-19. Saat ini, tengah dilakukan pengkajian keamanan vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, pemerintah bakal memastikan kehalalan vaksin. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama telah dilibatkan untuk melihat proses pengujian vaksin hingga ke pabriknya.

"Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan dari vaksin itu," ujar Jokowi.

Jokowi pun kembali menegaskan bahwa ia bakal menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksinasi Covid-19. Hal ini untuk membuktikan bahwa vaksin terjamin keamanannya.

Namun demikian, kata Jokowi, proses vaksinasi di Indonesia akan dilakukan secara bertahap karena jumlah penduduk yang harus divaksin di Tanah Air sangat besar, yakni 67-70 persen atau sekitar 182 juta orang. 

Baca juga: Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?

 

Jokowi mengatakan, pemerintah telah memutuskan menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat.

Sebab, pemerintah menilai, vaksinasi penting untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas guna mengakhiri pandemi Covid-19.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik, supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Gratis Dilakukan Bertahap Mulai Januari 2021

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com