Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Pemerintah Tak Akan Terburu-buru Selenggarakan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 18/12/2020, 06:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.

Pemerintah ingin, program ini digelar secara bertanggung jawab sehingga keamanan vaksin harus dipastikan terlebih dahulu.

"Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi," kata Wiku dalam komferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

"Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berhasiat bagi masyarakat," tuturnya.

Wiku menyebut, keamanan vaksin kini tengah dikaji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin akan dinyatakan aman dan efektif setelah BPOM mengeluarkan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat.

Bersamaan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang memastikan kehalalan vaksin Covid-19. MUI akan mengeluarkan sertifikat kehalalan seandainya vaksin terbukti halal.

"Pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan POM dan MUI," ujar Wiku.

Baca juga: 643.508 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tingginya Kasus Aktif dan Antisipasi Penularan Saat Libur Panjang

Presiden Joko Widodo, kata Wiku, pada Rabu (16/12/2020) telah memastikan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Upaya ini dilakukan demi menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap vaksin.

Menurut Wiku, hal ini penting untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan komunitas terhadap virus corona.

"Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas ini juga dapat dicapai dengan lebih cepat," kata dia.

Meski tak menyebutkan secara detail, Wiku memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma adalah vaksin terbaik.

Wiku mengingatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia begitu besar hingga menduduki peringkat 4 terbanyak di dunia. Oleh karenanya, seandainya herd immunity sudah tercapai di Tanah Air, diharapkan hal ini berkontribusi besar dalam menciptakan kekebalan komunitas secara global.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19.

Semula dirancang dua skema vaksinasi, yakni vaksin subsidi atau gratis, dan mandiri atau berbayar. Rencana ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan dan masyarakat umum.

Keputusan penggratisan vaksin diumumkan pada Rabu (16/12/2020) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.

Baca juga: Satgas Siapkan Fasilitas dan SDM Vaksinasi Covid-19

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com