Ada 4.250 Dugaan Pelanggaran, Bawaslu: Pilkada Belum Seperti yang Kita Harapkan

Kompas.com - 17/12/2020, 21:57 WIB
Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comAnggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di Hotel Pullman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, hingga 12 Desember 2020, tercatat ada 4.250 dugaan pelanggaran selama pilkada.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.194 dugaan pelanggaran merupakan hasil temuan jajaran Bawaslu. Sedangkan 1.056 lainnya berasal dari laporan masyarakat.

"Ini tentu menjadi catatan kita bahwa Pilkada kita ternyata ini belum menjadi pilkada yang sesungguhnya kita harapkan, pilkada yang jujur, adil," kata Ratna dalam sebuah diskusi daring, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Ada Rekomendasi yang Tak Ditindaklanjuti KPU, Ini Saran Bawaslu

 

Ratna mengatakan, dari ribuan dugaan pelanggaran tersebut, yang paling tinggi adalah pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dugaan pelanggaran jenis ini jumlahnya mencapai 1.459.

Tingginya dugaan pelanggaran netralitas ASN dinilai tidak lepas dari banyaknya calon kepala daerah petahana.

Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 230 calon yang berlatar belakang sebagai petahana.

Baca juga: Bawaslu: Perolehan Suara Calon Tunggal di Pilkada 2020 Mendominasi di 25 Kabupaten/Kota

 

Ratna melanjutkan, dugaan pelanggaran lain yang jumlahnya cukup tinggi yakni pelanggaran administrasi. Angka pelanggaran terkait hal ini mencapai 1.262.

Menurut Ratna, setidaknya ada tiga jenis pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi. Pertama, ihwal tata cara, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan tahapan pemilihan.

Kedua, pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap perbuatan politik uang. Ketiga, pelanggaran yang berkaitan dengan penggantian pejabat selama tahapan Pilkada dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Yang sanksinya adalah diskualifikasi," ujar Ratna.

Baca juga: Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada Dinilai sebagai Anomali Demokrasi

 

Dugaan pelanggaran lain berkaitan dengan kode etik. Tercatat, jumlahnya mencapai 230 pelanggaran.

Pelanggaran etik umumnya berupa keberpihakan penyelenggara pemilu ad hoc, baik Panwascam (Pengawas Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), atau PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), terhadap salah satu bakal pasangan calon.

Menurut Ratna, adanya catatan ini menunjukan bahwa angka pelanggaran pada Pilkada 2020 cukup tinggi.

Seharusnya, pilkada yang jujur tidak mencatatkan pelanggaran dalam jumlah banyak, baik itu pelanggaran netralitas ASN, politik uang, penyalahgunaan wewenang, perbuatan menguntungkan dan merugikan salah satu calon, atau kampanye di luar jadwal.

"Ini menunjukan bahwa kepatuhan hukum terhadap aturan-aturan pemilihan ini memang masih belum sampai pada tahap ideal kita," kata Ratna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Nasional
Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X