Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Pengangkatan Suryo Prabowo Jadi Ketua Pelaksana KKIP Relevan dengan Rekam Jejaknya

Kompas.com - 17/12/2020, 13:40 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi mengatakan, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo memiliki rekam jejak karier yang relevan untuk menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Menurut Bobby, seseorang yang mengisi jabatan itu harus mengerti masalah alutsista dan industri pertahanan.

"Jejak rekam Pak Suryo Prabowo sebagai Wakasad dan Kasum cukup relevan dengan jabatan ini," kata Bobby saat dihubungi, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Suryo Prabowo, Dulu Kritik Jokowi Kini Jadi Ketua Pelaksana KKIP

Ia mengatakan Suryo layak diberikan kesempatan untuk mengemban tugas itu, meski menurut Bobby ada sosok lain yang lebih kompeten.

Bobby pun berpendapat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus membuktikan penunjukkan Suryo mampu membawa dampak signifikan terhadap industri pertahanan dalam negeri.

"Ini juga tes obyektivitas dari Menhan, apakah dengan komposisi ini bisa mencapai target peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri dari periode sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, penunjukan Suryo ini merupakan bukti kelapangan dada Presiden Joko Widodo. Sebab, Suryo diketahui kerap mengkritik Jokowi.

"Sekali lagi kita lihat jiwa besar Presiden Jokowi, dan ini patut di apresiasi, karena beliau adalah sekaligus Ketua KKIP, dibantu Menhan dan Wamenhan sebagai Ketua Harian dan Sekretaris KKIP," ucap Bobby.

Baca juga: Diangkat Jadi Ketua Pelaksana KKIP, Suryo Prabowo Diminta Tunjukkan Kapasitasnya

Kabar pengangkatan Suryo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP disampaikan oleh Karo Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Djoko Purwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

KKIP diketahui merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan

Penunjukan Suryo pun mendapat sorotan. Sebab, selama ini purnawirawan jenderal bintang tiga itu kerap mengkritik Jokowi.

Suryo juga diketahui dekat dengan Prabowo sejak cukup lama. Bahkan, saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan Hatta Rajasa, Suryo telah bergabung ke dalam tim pemenangannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com