Wakil Ketua DPR Apresiasi Pemerintah Akan Gratiskan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 17/12/2020, 12:00 WIB
Ilustrasi pengembangan vaksin Covid-19 di Australia dihentikan setelah ditemukan reaksi positif HIV pada partisipan uji coba vaksin. SHUTTERSTOCK/LookerStudioIlustrasi pengembangan vaksin Covid-19 di Australia dihentikan setelah ditemukan reaksi positif HIV pada partisipan uji coba vaksin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Ia menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi terkait jaminan kesehatan masyarakat.

"UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka, keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Presiden Jokowi diketahui memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

Azis mengatakan, realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik demi keberlangsungan bangsa dan negara.

Ia mengatakan, DPR akan mendukung realokasi anggaran untuk program vaksinasi gratis tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apa pun pos anggaran yang akan di realokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menkeu Realokasi Anggaran 2021 untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Selain itu, Azis mengatakan, program vaksinasi merupakan keputusan logis yang harus diterapkan, meski terkesan tergesa-gesa.

Menurut Azis, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah memiliki tanggung jawab agar program vaksinasi berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Azis berharap, vaksin Covid-19 dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

Azis juga meminta agar diplomasi vaksin semakin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin.

"Setiap kesempatan  harus di manfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negeri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

Nasional
Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Nasional
Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Nasional
Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Nasional
Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin

Pengamat Duga Ada Kepentingan Kelompok Tertentu di Balik Rencana Bali Dijadikan "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X