Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Perbaiki Data Calon Penerima Vaksin Covid-19 Gratis

Kompas.com - 17/12/2020, 11:31 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya memutuskan layanan vaksinasi Covid-19 bakal diberikan secara gratis bagi seluruh kalangan masyarakat.

Namun, Saleh mengingatkan pemerintah agar memperbaiki data-data masyarakat yang menjadi target penerima vaksin. Ia meminta distribusi vaksin merata di seluruh Tanah Air.

"Pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin," ujar Saleh dalam keterangan pers, Kamis (17/12/2020).

Politikus PAN itu berharap setidaknya 70 persen dari populasi penduduk Indonesia mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 gratis.

Saleh menambahkan keakuratan data merupakan hal penting dalam pelaksanaan vaksinasi. Ia meminta pemerintah melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, BPN, hingga TNI/Polri.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

"Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," tuturnya.

Sehingga, ia menyebut, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksin Covid-19. Semua memiliki akses yang sama.

"Masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujar Saleh.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengapresiasi keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Sebelumnya, pemerintah berencana membagi layanan vaksin menjadi dua, yaitu gratis dan mandiri atau berbayar.

Proporsinya 30 persen vaksin gratis dan 70 persen vaksin mandiri. Total penerima vaksin ditargetkan 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan kebijakan vaksin gratis, Bambang menilai pemerintah telah menghentikan potensi lahirnya oknum yang menjadikan vaksin Covid-19 sebagai lahan bisnis.

"Pernyataan tersebut (vaksin gratis) sekaligus memupus harapan dan merupakan 'lampu merah' kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Berapa Lama Vaksin Covid-19 Melindungi Tubuh?

Presiden Joko Widodo, pada Rabu (16/12/2020) mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 secara menyeluruh.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari publik dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Dia pun menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com