Tokoh Agama Papua Temui Moeldoko Suarakan Perdamaian Abadi

Kompas.com - 16/12/2020, 23:18 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh agama asal Papua menemui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Kedatangan mereka ialah untuk membahas keinginan masyarakat Papua akan perdamaian abadi di wilayah tempat tinggal mereka.

Moeldoko pun menyambut baik pertemuan ini. Ia menyebut akan menampung aspirasi para tokoh dan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Teror KNPB di Papua Barat, Satu Warga Tewas Dianiaya, Pelaku Sebarkan Foto Bersama Mayat Korban

"Papua adalah anak negeri, saudara sendiri. Papua bisa sempurnakan Indonesia, maka perlu dialog dan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah Papua. Tidak ada yang tidak bisa, saya catat dan akan saya laporkan ke Presiden," kata Moeldoko sebagaimana dilansir dari Antara.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menyampaikan betapa pemerintah, baik era Jokowi maupun sebelumnya, benar-benar memikirkan rakyat Papua.

Namun, khusus pada kepemimpinan Jokowi, pemerintah tidak ingin melakukan banyak intervensi. Pemerintah justru berharap Papua dibangun atas suara dari rakyat Papua sendiri.

Moeldoko pun mengapresiasi kehadiran para tokoh agama asal Papua. Ia menilai hal ini sebagai langkah positif bagi kesejahteraan Papua.

"Segala persoalan akan kami dengarkan. Begitu ada persoalan serius, langsung saya sampaikan ke Presiden sebagai bahan untuk mengeluarkan kebijakan," kata Moeldoko.

Sementara, salah satu tokoh agama yang hadir pada audiensi ini yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, Saiful Islam Al-Payage mengatakan, kehadiran dirinya dan tokoh agama lain adalah untuk mencari solusi bersama atas permasalahan di Papua.

Saiful menyebut, rakyat Papua menginginkan pembangunan, tetapi perlu adanya kepastian keamanan. Ia pun berharap Jokowi dapat menyelesaikan persoalan Papua.

“Sehingga harus dipastikan perdamaian abadi di tanah Papua untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menyelesaikan persoalan yang ada," kata Saiful.

Baca juga: Wapres: Pembangunan Kesejahteraan di Papua Jadi Perhatian Besar Pemerintah

Tokoh agama lain yang juga hadir, Uskup Leo Laba Ladjar, menyebut bahwa persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Untuk itu, kata Leo, harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah terkait hal ini.

Beberapa tokoh lainnya yang hadir menyuarakan tentang pendekatan dialog, agama, hingga sosial budaya untuk menyelesaikan masalah Papua.

Selain tokoh agama, audiensi ini juga dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Papua, perwakilan Universitas Cendrawasih, hingga tokoh masyarakat adat.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X