Kompas.com - 16/12/2020, 21:17 WIB
Alissa Wahid saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAlissa Wahid saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Gusdurian mengeluarkan sembilan butir rekomendasi dan pandangan untuk negara mengenai tantangan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Rekomendasi ini lahir dari Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian yang diselenggarakan pada 7-16 Desember 2020 melalui virtual.

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengatakan rekomendasi ini juga berkaitan langsung mengenai isu strategis seperti permasalahan pendidikan, menguatnya eksklusivisme beragama, meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, hingga penanganan pandemi Covid-19.

"Dalam situasi pandemi Covid-19, situasi ekonomi nasional menghadapi tantangan naiknya jumlah pengangguran hingga 2,67 juta saat ini. Berbagai jenis usaha mengalami penurunan yang sangat drastis," ujar Alissa dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Unggahan Guyonan Gus Dur, Kritik terhadap Polri, hingga Suara Gusdurian...

"Dari sisi pelaku usaha, sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia mengalami pukulan berat. Sementara kita masih harus menghadapi kondisi kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup," sambung dia.

Adapun sembilan rekomendasi tersebut, meliputi:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Menegakkan kembali prinsip negara yang melindungi semua warganya, tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras serta mempraktikan nilai kesetaraan bagi semua warga negara dalam praktik bernegara sesuai dengan konstitusi.

2. Memperkuat politik kewargaan dan mengawal terbukanya kembali diskursus tentang negara dan kewargaan. Masyarakat sipil perlu memperkuat basis sosial untuk menguatkan kontrol terhadap kekuasaan, agar struktur relasi dengan negara lebih transformatif sehingga posisi masyarakat sipil tidak semakin terkooptasi oleh negara.

3. Pemerintah dan DPR RI perlu mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Perubahan UU ITE, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perubahan UU HAM.

Pemerintah dan DPR RI juga harus melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan memperkuat Lembaga Nasional HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.