Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR, Hong Artha Divonis 2 Tahun Penjara

Kompas.com - 16/12/2020, 19:32 WIB
Konferensi pers penahanan Hong Artha, tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian PUPR, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/7/2020). Youtube.com/KPK RIKonferensi pers penahanan Hong Artha, tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian PUPR, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya Hong Artha Jhon Alfred dijatuhi vonis dua tahun penjara dan denda 150 juta. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Hong Artha terbukti bersalah dalam kasus suap terkait proyek Kementerian PUPR.

"Memutuskan, menyatakan terdakwa Hong Artha Jhon Alfred terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan berbarengan beberapa tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), dikutip dari Antara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp150 juta subsider kurungan selama 3 bulan," sambung Fashal.

Baca juga: Kasus Suap Proyek PUPR, Pengusaha Hong Artha Dituntut 2 Tahun Penjara

 

Vonis dua tahun penjara tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fashal menuturkan, hal yang memberatkan bagi Hong Artha adalah perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan dapat merusak citra Kementerian PUPR khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di hadapan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya," ujar  Fashal. 

Baca juga: Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Hong Arta bersama Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa Sokok Seng alias Aseng dinilai terbukti memberi suap Rp 11,6 miliar kepada mantan anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dan eks Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Suap tersebut bertujuan agar ketiganya mendapatkan paket proyek Program Aspirasi dari anggota Komisi V di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Iisan Proram dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Atas perbuatannya itu, Hong Artha dinyatakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

Nasional
FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Nasional
Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Nasional
3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

Nasional
Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Nasional
Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Nasional
KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Nasional
Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

Nasional
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Nasional
UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X