Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Potensi Kepengurusan Baru Dimaksimalkan untuk Tingkatkan Elektabilitas Partai

Kompas.com - 16/12/2020, 15:41 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yakin ketua umum yang terpilih dalam Muktamar IX mendatang akan merangkul seluruh potensi yang dimiliki partai.

Menurut Arsul, PPP telah berkomitmen membentuk kepengurusan di tingkat pusat dan daerah yang mampu bekerja untuk meningkatkan elektabilitas partai menyambut Pemilu 2024.

"Memang sudah menjadi tekad kami bahwa pengurus yang akan datang adalah pengurus yang akan bekerja dengan kerja-kerja elektoral yang diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas PPP di daerah pemilihan masing-masing," kata Arsul dalam konferensi pers daring, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: PPP Prioritaskan Kemenangan untuk 60 Kadernya di Pilkada 2020

Ia pun mengatakan partai bakal mengajak elemen atau organisasi masyarakat Islam lain yang merupakan bagian dari PPP untuk bergabung dalam kepengurusan. Arsul berharap mereka mengirimkan para kader terbaik untuk bergabung.

"Termasuk juga kami meminta ormas-ormas Islam untuk mengirimkan kader-kader terbaiknya bisa bergabung dalam kepengurusan PPP, baik di pengurus harian, majelis pertimbangan, maupun majelis syariah untuk para tokoh agama," ucapnya.

Arsul menegaskan partai tetap mengedepankan meritokrasi dalam menyusun kepengurusan partai. Hal ini demi mewujudkan misi partai meningkatkan elektabilitas di pemilu mendatang.

"Merit system berdasarkan kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan melakukan kerjakerja elektoral partai menjadi syarat utama agar bisa duduk di kepengurusan," kata dia.

Sementara itu, terkait pencalonan ketua umum, Arsul menyebut saat ini sudah mengerucut ke dua nama, yaitu Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen.

Suharso merupakan Plt Ketua Umum PPP, sementara Taj Yasin adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan putra ulama almarhum KH Maimoen Zubaer.

"Mengerucut sementara ini ke dua nama, yaitu Pak Suharso Monoarfa dan Gus Taj Yasin Maimoen," kata Arsul.

Kendati begitu, Arsul mengatakan pencalonan Ketua Umum PPP dalam Muktamar IX masih dibuka. Ia menyebut bahkan partai terbuka dengan nama-nama dari kalangan luar partai.

Menurutnya, sepanjang para calon memenuhi syarat AD/ART partai, panitia Muktamar IX akan menerima pencalonan diri mereka.

Baca juga: Sekjen: PPP Menang di 123 Daerah dari 222 Pilkada yang Diikuti

"Yang jelas pada sampai saat nanti muktamar dimulai, siapa pun berhak mencalonkan diri atau dicalonkan," ucapnya.

Muktamar IX PPP akan dibuka pada Jumat (18/12/2020) di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo disebutkan bakal hadir secara virtual untuk memberikan sambutan dalam acara pembukaan.

Secara teknis, akibat pandemi Covid-19, peserta muktamar akan hadir di sepuluh daerah berbeda-beda. Panitia muktamar di antaranya menyiapkan lokasi di Medan, Surabaya, Banten, Padang, dan Balikpapan bagi para anggota DPW dan DPC hadir terbatas secara fisik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com