Hingga 15 Desember, Penggunaan Dana Desa Mencapai Rp 47,2 Triliun

Kompas.com - 16/12/2020, 15:11 WIB
Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20). Dok. Kemendesa PDTTMenteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penggunaan dana desa dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 sampai dengan 15 Desember telah mencapai Rp 47,2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 71,1 triliun.

“Jadi sebenarnya tinggal 2 persen aja itu, total masih ada Rp. 23.934.785.102.096 yang akan digunakan sampai desember 2020,” ujar Abdul Halim dalam konferensi pers, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Pada 2021 Belanja Dana Desa Akan Digelontorkan Sebesar Rp 72 Triliun

Jika dirinci, anggaran sebesar Rp 3.170.295.090.907 telah digunakan untuk program desa tanggap Covid-19. Kemudian untuk padat karya tunai desa (PKTD) Rp 15.233.133.403.262.

Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 8.435.917.303.735 dan Rp 20.415.869.100.000 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun dana desa yang sudah disalurkan Kementerian Keuangan ataupun sedang dalam proses transfer dari rekening desa mencapai 98 persen.

Abdul Halim mengatakan, dari dana yang tersisa, sebesar Rp 8.045.700.900.000 akan digunakan bantuan langsung tunai. Kemudian Rp 15.889.084.202.096 untuk padat karya tunai desa.

“Nah ini yang terus kita tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar,” ucap Abdul Halim.

Baca juga: Mendes Sebut Dana Desa Berkontribusi 74 Persen terhadap Pembangunan Nasional

Lebih jauh, ia mengatakan, anggaran PKTD sebesar Rp 15.889.084.202.096 triliun tersebut bisa digunakan untuk upah padat karya tunai desa, minimal 55 persen.

Sehingga, sebesar Rp 8.738.996.311.153 dana tersebut bisa digunakan untuk upah. Dan dari dana itu maka akan menghasilkan jumlah sebanyak 87.389.963 hari orang kerja (hok).

“Kalau satu orang bekerja selama 10 hari waktu kerja di bulan desember 2020 ini, maka akan menyerap 8.738.996 pekerja,” kata Abdul Halim.

Adapun, pelaksanaan padat karya tunai desa ini menggunakan dua model yakni model infrastruktur produktif dan ekonomi produktif.

“Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal yaitu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional level desa,” tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Minta Desa Penerima Dana Desa Lebih Aktif pada 2021



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X