Hingga 15 Desember, Penggunaan Dana Desa Mencapai Rp 47,2 Triliun

Kompas.com - 16/12/2020, 15:11 WIB
Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20). Dok. Kemendesa PDTTMenteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70, Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penggunaan dana desa dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 sampai dengan 15 Desember telah mencapai Rp 47,2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 71,1 triliun.

“Jadi sebenarnya tinggal 2 persen aja itu, total masih ada Rp. 23.934.785.102.096 yang akan digunakan sampai desember 2020,” ujar Abdul Halim dalam konferensi pers, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Pada 2021 Belanja Dana Desa Akan Digelontorkan Sebesar Rp 72 Triliun

Jika dirinci, anggaran sebesar Rp 3.170.295.090.907 telah digunakan untuk program desa tanggap Covid-19. Kemudian untuk padat karya tunai desa (PKTD) Rp 15.233.133.403.262.

Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 8.435.917.303.735 dan Rp 20.415.869.100.000 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun dana desa yang sudah disalurkan Kementerian Keuangan ataupun sedang dalam proses transfer dari rekening desa mencapai 98 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abdul Halim mengatakan, dari dana yang tersisa, sebesar Rp 8.045.700.900.000 akan digunakan bantuan langsung tunai. Kemudian Rp 15.889.084.202.096 untuk padat karya tunai desa.

“Nah ini yang terus kita tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar,” ucap Abdul Halim.

Baca juga: Mendes Sebut Dana Desa Berkontribusi 74 Persen terhadap Pembangunan Nasional

Lebih jauh, ia mengatakan, anggaran PKTD sebesar Rp 15.889.084.202.096 triliun tersebut bisa digunakan untuk upah padat karya tunai desa, minimal 55 persen.

Sehingga, sebesar Rp 8.738.996.311.153 dana tersebut bisa digunakan untuk upah. Dan dari dana itu maka akan menghasilkan jumlah sebanyak 87.389.963 hari orang kerja (hok).

“Kalau satu orang bekerja selama 10 hari waktu kerja di bulan desember 2020 ini, maka akan menyerap 8.738.996 pekerja,” kata Abdul Halim.

Adapun, pelaksanaan padat karya tunai desa ini menggunakan dua model yakni model infrastruktur produktif dan ekonomi produktif.

“Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal yaitu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional level desa,” tutur dia.

Baca juga: Pemerintah Minta Desa Penerima Dana Desa Lebih Aktif pada 2021



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Nasional
Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Nasional
UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

Nasional
Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Nasional
Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.