Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/12/2020, 13:50 WIB


JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Penunjukkan Suryo Prabowo pun mendapat sorotan. Sebab, selama ini purnawirawan jenderal bintang tiga itu kerap mengkritik Presiden Joko Widodo. Sedangkan, institusi tempat ia bernaung saat ini diketuai oleh Jokowi.

Kabar pengangkatan Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP disampaikan oleh Karo Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Djoko Purwanto dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

"Pelantikan pejabat baru di jajaran KKIP ini didasarkan kepada Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor: KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP," kata Djoko.

KKIP diketahui merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Kritik Jokowi

Kedekatan Suryo Prabowo dengan Menhan diketahui sudah cukup lama. Bahkan, saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan Hatta Rajasa, Suryo telah bergabung ke dalam tim pemenangannya.

Baca juga: Menhan Prabowo Angkat Suryo Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP

Tak hanya sekedar bergabung, Suryo juga kerap memberikan kritik kepada Jokowi. Saat debat Pilpres 2014, misalnya, ia mengritik pernyataan Jokowi usai berbicara tentang Main Battle Tank (MBT) seperti tank Leopard.

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan tank Leopard karena bobotnya yang berat sehingga dapat merusak jalan dan jembatan yang dilalui. Menurut Jokowi, panser Anoa buatan PT Pindad lebih cocok digunakan di medan tempur Indonesia.

Mendebat argumen Jokowi tersebut, Suryo mengatakan Indonesia akan kalah perang jika Jokowi yang menjadi Presiden RI.

Di Pilpres 2019, Suryo tetap berada di sisi Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Suryo aktif berkegiatan di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Dinilai tak layak

Pengangkatan Suryo Prabowo oleh Prabowo Subianto tak lepas dari komentar negatif politisi PDI-P yang juga purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P itu menilai tak sepantasnya Suryo Prabowo menerima jabatan tersebut karena kerap mengkritik Presiden Jokowi.

Hasanuddin mengatakan pengangkatan Suryo sebagai Ketua Tim Pelaksana sah secara hukum karena sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian menurut Hasanuddin, rekam jejak Suryo Prabowo yang kerap mengkritik Jokowi, dan sekarang bergabung ke dalam unit kerja yang dipimpin Jokowi terlihat janggal.

"Kalau saya pribadi, sebagai mantan perwira TNI saya malu menerima jabatan itu. Entahlah kalau beliau itu (Suryo Prabowo). Apalagi KKIP itu ketuanya adalah Presiden Jokowi," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Suryo Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP, TB Hasanuddin: Kalau Saya Malu

"Tapi kalau dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu ? Kalau saya sih, maaf, kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," lanjut dia.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Riza menilai rekam jejak Suryo Prabowo yang kerap mengkritik Jokowi tak perlu diingat lagi sebab Pilpres 2019 sudah selesai. Terlebih Prabowo pun telah menjadi pembantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.

Ia menyadari jejak digital kritikan Suryo Prabowo kepada Jokowi masih tersimpan rapi dan bisa diakses publik. Kendati demikian ia meminta masyarakat tak mengungkitnya kembali.

"Semua masih ada dalam jejak digital, dan pasti tidak bisa dihapus. Saya kira Pak Prabowo sudah mempertimbangkan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Suryo dan yakin Pak Suryo mendukung sikap politik Pak Prabowo yang sekarang menjadi pembantu Pak Jokowi," kata Faisol sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Dua Minggu Ini gara-gara Urusan Bola, Pusing Betul

Jokowi: Dua Minggu Ini gara-gara Urusan Bola, Pusing Betul

Nasional
Silaturahmi Bersama Ketum Parpol, Presiden Joko Widodo Tiba di Kantor PAN

Silaturahmi Bersama Ketum Parpol, Presiden Joko Widodo Tiba di Kantor PAN

Nasional
Takut Ketahuan Anak-Istri Punya Duit, Rafael Alun Simpan Rp 37 M di SDB

Takut Ketahuan Anak-Istri Punya Duit, Rafael Alun Simpan Rp 37 M di SDB

Nasional
Jokowi Bakal Salat Bareng Ketum Parpol Koalisi, Dilanjutkan Pertemuan Tertutup

Jokowi Bakal Salat Bareng Ketum Parpol Koalisi, Dilanjutkan Pertemuan Tertutup

Nasional
5 Ketum Parpol Diundang ke Silaturahmi PAN Bersama Presiden, Tak Ada Surya Paloh

5 Ketum Parpol Diundang ke Silaturahmi PAN Bersama Presiden, Tak Ada Surya Paloh

Nasional
Parpol Silaturahmi Bareng Jokowi, Seluruh Seluruh Partai KIB Dipastikan Datang, Nasdem Tak Diundang

Parpol Silaturahmi Bareng Jokowi, Seluruh Seluruh Partai KIB Dipastikan Datang, Nasdem Tak Diundang

Nasional
Gonjang-ganjing Prima dari Putusan PN Jakpus hingga Lolos Verifikasi Administrasi KPU

Gonjang-ganjing Prima dari Putusan PN Jakpus hingga Lolos Verifikasi Administrasi KPU

Nasional
Rafael Ngaku Bisa Saja Lapor LHKPN Rp 15 Miliar

Rafael Ngaku Bisa Saja Lapor LHKPN Rp 15 Miliar

Nasional
Rafael Klaim 70 Tas Mewah yang Disita KPK Cuma 10 Asli, Sisanya KW

Rafael Klaim 70 Tas Mewah yang Disita KPK Cuma 10 Asli, Sisanya KW

Nasional
Rafael Ungkap Asal Usul Deposit Box Rp 37 M: Jual Aset Orang Tua Hingga Reksa Dana

Rafael Ungkap Asal Usul Deposit Box Rp 37 M: Jual Aset Orang Tua Hingga Reksa Dana

Nasional
Cara Jokowi Jaga Asa Timnas U-20 di Tengah Kekecewaan Gagal Tampil di Piala Dunia U-20

Cara Jokowi Jaga Asa Timnas U-20 di Tengah Kekecewaan Gagal Tampil di Piala Dunia U-20

Nasional
Rafael Alun Kebingungan Uang Tunai Rp 40 Juta Disita KPK

Rafael Alun Kebingungan Uang Tunai Rp 40 Juta Disita KPK

Nasional
Seputar Rusun Tunawisma di Cipayung, Harga Sewa Rp 10.000 dan Tak Boleh Dihuni Sembarang Orang

Seputar Rusun Tunawisma di Cipayung, Harga Sewa Rp 10.000 dan Tak Boleh Dihuni Sembarang Orang

Nasional
Sedih Uang Belanja Istri dan THR Pegawai Disita KPK, Rafael Alun: Bingung, Mau Bayar Pakai Apa?

Sedih Uang Belanja Istri dan THR Pegawai Disita KPK, Rafael Alun: Bingung, Mau Bayar Pakai Apa?

Nasional
Desakan Komnas HAM Agar Pemerintah RI Cegah Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Desakan Komnas HAM Agar Pemerintah RI Cegah Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke